Pantai dan Sempadan Pantai sebagai Ruang Suci, Publik, dan Ekologis: Kerangka Kebijakan Perlindungan Terintegrasi dalam Penataan Ruang Bali
Abstract Pantai dan sempadan pantai di Bali memiliki makna multidimensional sebagai ruang ekologis, ruang publik, dan ruang suci dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam dinamika pembangunan pariwisata, kawasan ini menghad
Pelanggaran Akses Publik dalam Penataan Ruang
Analisis Normatif dan Kebijakan atas Penghalangan Ruang Milik Umum Abstract Pelanggaran akses publik merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak langsung pada keadilan sosial, keselamatan pub
Moratorium Pembangunan sebagai Instrumen Kepemimpinan Etis dan Kebijakan Darurat Berbasis Data di Provinsi Bali
Abstract Moratorium pembangunan di Provinsi Bali merupakan kebijakan darurat yang diambil untuk merespons kejenuhan pembangunan, degradasi lingkungan, dan tekanan sosial akibat overtourism. Artikel ini bertujuan menganal
Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Smart Governance Penataan Ruang Berbasis Nilai Lokal Bali
Abstrak Transformasi tata kelola penataan ruang di Provinsi Bali menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatnya risiko bencana dan konflik sosi
INTEGRASI SIMOJANG DALAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
Analisis Kebijakan dan Rencana Aksi Provinsi Bali 2026–2030 ABSTRAK Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bali masih menghadapi tantangan struktural berupa disparitas data geospasial, ego sektoral antarinstansi, ser
TRANSFORMASI RISET TATA RUANG DARI DOKUMEN STATIS MENUJU IMPLEMENTASI DINAMIS: REFLEKSI AWAL TAHUN 2026 DI PROVINSI BALI
ABSTRAK Memasuki awal tahun 2026, tantangan utama pembangunan daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, tidak terletak pada kekurangan kajian teknis, melainkan pada rendahnya tingkat hilirisasi riset tata ruang ke
ANALISIS DISFUNGSI DRAINASE PERKOTAAN SARBAGITA: EVALUASI PENYEBAB TRANSFORMASI JALAN RAYA MENJADI JALUR ALIRAN AIR (RUN-OFF) PADA TAHUN 2025
Abstrak Wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) menghadapi krisis banjir pada tahun 2025 yang ditandai dengan fenomena "jalan menjadi sungai". Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kegagalan sistem drainas
Analisis Potensi dan Permasalahan Regional dan Global dalam Pembangunan Wilayah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota (Periode 2025–2030)
Abstrak Provinsi Bali, sebagai destinasi pariwisata utama global, menghadapi dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh potensi internal yang kuat dan permasalahan regional serta tekanan global yang signifikan. Penelitian i
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEPARIWISATAAN TERHADAP PENATAAN RUANG DI PROVINSI BALI: TELA AH TEKNOKRATIK, YURIDIS, SOSIOLOGIS, DAN FILOSOFIS
Abstrak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang telah diundangkan 29 Oktober 2025 menandai pergeseran paradigma pengelolaan pariwisata
Penataan Ruang sebagai Penjagaan Tatanan Kosmos: Telaah Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UU Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan dalam Konteks Bali
ABSTRAK Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan menegaskan pergeseran paradigma pembangunan pariwisata nasional menuju pendekatan berkelanjutan, berbasis budaya, dan berorientasi pada pelindungan ruang h
Lanskap Subak Bali sebagai Warisan Budaya Dunia dan Kawasan Strategis Nasional: Telaah Tekno-Akademis Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis dalam Implementasi RTR KSN
Abstrak Lanskap Subak Bali telah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2012 sebagai Warisan Budaya Dunia dengan nama Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy. Pe
Analisis Teknokratik Moratorium Izin Toko Modern Berjejaring di Provinsi Bali: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis terhadap INGUB Nomor 6 Tahun 2025
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif Instruksi Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Toko Modern Berjejaring sebagai instrumen kebijakan daerah dalam