Integrasi Konseptual Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Instrumen Proteksi Lahan: Transformasi Sistem OSS-RBA dalam Perlindungan LP2B di Bali
Abstrak Pergeseran paradigma perizinan menuju Risk-Based Approach (RBA) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menuntut sinkronisasi yang presisi dengan kebijakan perlindungan lahan di tingkat daerah. Di Provin
Integrasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Abstrak Dinamika pembangunan nasional dan daerah menunjukkan adanya ketegangan struktural antara percepatan investasi dan perlindungan sumber daya lahan pertanian. Di Bali, tekanan alih fungsi lahan meningkat seiring dom
Krisis Pengelolaan Sampah di Bali Menjelang Penutupan TPA Suwung 23 Desember 2025: Analisis Regulasi, Risiko, Praktik Internasional, dan Refleksi Kolektif Menuju Sistem Ekonomi Sirkular
Abstrak Permasalahan sampah di Bali memasuki fase kritis seiring rencana penutupan TPA Suwung pada 23 Desember 2025. Artikel ini menganalisis kesiapan Bali dalam mengelola sampah pasca-TPA berbasis pada kerangka regulasi
Menghadapi Krisis Pengelolaan Sampah Bali 2025: Telaah Kebijakan, Tantangan Implementasi, dan Tanggung Jawab Pidana dalam Perspektif Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
ABSTRACT Krisis sampah merupakan salah satu tantangan lingkungan paling mendesak di Bali. Penutupan TPA Suwung yang dijadwalkan pada 23 Desember 2025 menandai titik krusial dalam sistem pengelolaan sampah. Tulisan ini be
Ketentuan Ketinggian Maksimum dan Minimum Bangunan di Provinsi Bali: Harmonisasi Regulasi Teknis dan Filosofi Tri Hita Karana
Abstrak Penelitian ini bertujuan menelaah secara akademis ketentuan ketinggian bangunan di Provinsi Bali, yang secara fundamental didasarkan pada dualitas antara kearifan lokal (local wisdom) dan standar teknis perencana
Telaah Komprehensif Kawasan Sempadan Pantai di Bali: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Regulasi Afirmatif Pelindungan Pantai, Sempadan Pantai, dan Perairan Pesisir untuk Kepentingan Upacara Adat, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Lokal
Abstrak Penelitian ini menganalisis urgensi regulasi afirmatif mengenai Pelindungan Pantai, Sempadan Pantai, dan Perairan Pesisir di Bali, merespons maraknya konflik ruang, privatisasi, abrasi, dan alih fungsi yang menga
Telaah Akademis Komprehensif Perda RTRW Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023: Kerangka Regulasi, Realitas Implementasi, dan Solusi Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Abstrak Penelitian ini bertujuan melakukan telaah akademis komprehensif terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023-2043, yang berlandaska
Telaah Akademis Komprehensif Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) di Provinsi Bali: Analisis Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis Perlindungan Ruang Suci dan Sempadan Berdasarkan Perda Bali No. 2 Tahun 2023
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara akademis, yuridis, sosiologis, dan filosofis mengenai Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) di Provinsi Bali, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 33 Peraturan
Telaah Akademis Komprehensif Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Provinsi Bali: Kerangka Regulasi, Realitas Implementasi, dan Solusi Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Abstrak Penelitian ini menyajikan telaah akademis komprehensif mengenai Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Provinsi Bali, dengan fokus pada kerangka regulasi yang ada, realitas implementasinya di lapangan, dan solusi strat
Telaah Komprehensif Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Bali: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Solusi Pengaturan Berbasis Kearifan Lokal
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah komprehensif terhadap implementasi Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Provinsi Bali, menganalisis kondisi lapangan terkini, serta merumuskan solusi pengaturan yang ko
Penataan Utilitas dan Perlindungan Budaya di Bali: Integrasi Ruang Bebas Vertikal dalam RDTR sebagai Strategi Mitigasi Gangguan pada Tradisi Upacara Adat
Abstrak Penelitian ini menganalisis urgensi penerapan standar penataan utilitas dan ruang bebas vertikal dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai upaya melindungi kegiatan budaya di Bali, khususnya Bade Ngaben, Ogo
PENERAPAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN PETERNAKAN (GSBP) UNTUK MENGENDALIKAN ZONASI USAHA DI BALI
Penulis: Gede OgianaDinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi BaliJalan Beliton No. 2, Dauh Puri Kangin, Kota Denpasar, 80232E-mail: masikianbali@gmail.com ABSTRAK Konflik sosial-lin