Bali Era Baru: Melanjutkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana
Pembangunan Bali dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru” telah dilaksanakan secara konsisten selama periode 2018–2023. Lima tahun perjalanan ini menjadi t
Integrasi Tata Kelola Perizinan Ruang Sungai dengan PP 28 Tahun 2025: Menjaga Harmoni Alam dan Efisiensi Perizinan Berbasis Risiko
Pemerintah Indonesia terus memperkuat sistem perizinan nasional melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Peraturan ini menggantika
Tata Kelola Perizinan Kegiatan di Ruang Sungai: Menjaga Harmoni Alam dan Kepastian Hukum
Sungai merupakan sumber kehidupan sekaligus sistem ekologis yang sangat penting bagi keberlanjutan wilayah Bali. Di balik perannya sebagai penyedia air, sarana transportasi, dan pengatur iklim mikro, sungai juga memiliki
Refleksi Pasca Banjir Bali 10 September 2025: Mengembalikan Kesadaran akan Fungsi Sempadan Sungai
Banjir besar yang melanda Bali pada 10 September 2025 menjadi peringatan keras bagi semua pihak — pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan krama Bali — tentang pentingnya kembali menata hubungan manusia dengan alam. Hujan
Sadkṛti: Kearifan Ekologis dan Spiritual Bali dalam Menjaga Harmoni Alam
Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim dan degradasi lingkungan, masyarakat Bali sesungguhnya telah memiliki fondasi konseptual yang kokoh dalam menjaga kelestarian alam. Ajaran tersebut tertuang dalam konsep Sadkṛt
Analisis dan Strategi Pengurangan Risiko Bencana Pasca Banjir Bali 10 September 2025
Hujan ekstrem yang melanda Bali pada 9–10 September 2025 menyebabkan banjir dahsyat di berbagai wilayah, termasuk Denpasar, Badung, Gianyar, Jembrana, dan sekitarnya. Akibatnya, puluhan jiwa hilang atau terluka, ribuan r
Mengukir Bali sebagai Pulau Model IG: Lima Strategi Pasca Sosialisasi Pengelolaan Data Geospasial Berkualitas
Sosialisasi “Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Berkualitas” yang diselenggarakan pada 1 Oktober 2025 semabagaimana tautan https://s.id/sosialisasiDGIGberkualitas menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi
Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa-Bali dan Implikasinya bagi Provinsi Bali
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2023, Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa-Bali disusun sebagai acuan pembangunan wilayah dengan menekankan keterpaduan fungsi ruang, konektivitas, serta keberlanjutan lingkun
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Arah Pengembangan Provinsi Bali
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menjadi acuan utama dalam penataan ruang di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Dokumen perencanaan ini mengatur pemanfaatan ruang secara nasional untuk mendukung pem
Peta Dasar sebagai Fondasi Informasi Geospasial di Provinsi Bali
Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa peta dasar merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG). Peta dasar menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang terdapat di permukaan bumi,
Pemanfaatan Geoportal untuk Penyediaan Katalog, Map Service, dan Data Spasial bagi Publik di Provinsi Bali
Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas PUPRKIM Provinsi Bali terus berupaya mengembangkan geoportal daerah sebagai simpul jaringan dalam kerangka Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Geoportal ini hadir sebagai
Penyediaan Data dan Penyebarluasan Informasi Geospasial di Wilayah Provinsi Bali
Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) terus memperkuat langkah penyediaan dan penyebarluasan Informasi Geospasial (IG). Upaya ini merupakan bag