Menentukan Arah dan Masa Depan Ruang Bali

1. Apa Itu Perencanaan Tata Ruang?

Perencanaan Tata Ruang merupakan bagian dari pelaksanaan penataan ruang yang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Penataan ruang diselenggarakan secara berjenjang dan komplementer, dengan mengintegrasikan kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Dalam konteks Provinsi Bali, perencanaan tata ruang menjadi instrumen untuk menentukan:

ke mana perkembangan wilayah Bali diarahkan, bagaimana struktur ruang dibangun, bagaimana pola ruang ditetapkan, serta bagaimana pembangunan dilaksanakan agar tetap selaras dengan daya dukung lingkungan, kehidupan masyarakat, budaya Bali, dan kepentingan pembangunan jangka panjang.

Perencanaan tata ruang dengan demikian bukan sekadar menggambar peta zonasi.

Perencanaan adalah proses menentukan masa depan ruang Bali.

2. Mengapa Perencanaan Tata Ruang Penting bagi Bali?

Bali memiliki keterbatasan ruang, sementara kebutuhan terhadap ruang terus meningkat.

Ruang yang sama dapat memiliki berbagai fungsi dan kepentingan:

• ruang kehidupan masyarakat;
• ruang budaya dan spiritual;
• ruang pertanian;
• ruang ekologis;
• ruang permukiman;
• ruang pariwisata;
• ruang ekonomi;
• ruang infrastruktur;
• ruang perlindungan bencana.

Karena itu, pembangunan tidak dapat hanya mempertimbangkan kepentingan sektoral.

Perencanaan tata ruang diperlukan untuk memastikan berbagai kepentingan tersebut dapat ditempatkan secara terpadu, seimbang, dan berkelanjutan.

3. Perencanaan Tata Ruang dalam Sistem Penyelenggaraan Penataan Ruang

Posisi perencanaan dapat dilihat sebagai berikut:

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

→ Pengaturan
→ Pembinaan
→ Pelaksanaan

• Perencanaan Tata Ruang
• Pemanfaatan Ruang
• Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  → Pengawasan

Modul menegaskan bahwa pelaksanaan penataan ruang merupakan upaya mencapai tujuan penataan ruang melalui perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan demikian:

Perencanaan adalah titik awal untuk memberikan arah terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang.

4. Prinsip Berjenjang dan Komplementer

Salah satu prinsip penting dalam perencanaan tata ruang adalah berjenjang dan komplementer.

Rencana tata ruang tidak berdiri sendiri.

Secara konseptual:

RTRW Nasional
↓
menjadi acuan
↓
RTRW Provinsi Bali
↓
menjadi acuan
↓
RTRW Kabupaten/Kota
↓
menjadi dasar/acuan bagi rencana yang lebih rinci sesuai ketentuan.

Modul menjelaskan bahwa RTRW Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan RTRW Provinsi menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota.

Prinsip tersebut mengandung makna penting:

Setiap tingkat pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, tetapi seluruh rencana tata ruang harus membentuk satu kesatuan sistem ruang.

Karena itu, RTRW Provinsi Bali tidak menggantikan RTRW Kabupaten/Kota, dan RTRW Kabupaten/Kota tidak boleh berjalan tanpa memperhatikan kerangka ruang provinsi.

Pelajari lebih lanjut → Modul Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi → Modul Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten → Modul Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota

5. Perencanaan Tata Ruang Provinsi Bali

Pada tingkat Provinsi, perencanaan tata ruang terutama diarahkan untuk membentuk kerangka ruang Bali sebagai satu kesatuan wilayah.

Perencanaan tersebut mencakup pengaturan arah:

Struktur Ruang

Antara lain berkaitan dengan:

• sistem pusat permukiman;
• sistem transportasi;
• sistem jaringan energi;
• sistem jaringan telekomunikasi;
• sistem sumber daya air;
• serta jaringan prasarana lainnya.

Pola Ruang

Antara lain berkaitan dengan:

• kawasan lindung;
• kawasan konservasi;
• kawasan pertanian;
• kawasan perikanan;
• kawasan pariwisata;
• kawasan permukiman;
• kawasan industri;
• kawasan pertambangan dan energi;
• kawasan transportasi;
• serta kawasan budidaya lainnya sesuai RTRW Provinsi.

Dengan demikian, perencanaan Provinsi membentuk kerangka spasial makro yang menjadi acuan bagi pembangunan dan pengembangan wilayah Bali.

6. RTRW Provinsi Bali sebagai Instrumen Utama

Dalam konteks portal TARUBALI-NG, RTRW Provinsi Bali harus menjadi salah satu pusat informasi utama.

RTRW Provinsi Bali bukan sekadar dokumen perencanaan.

Ia merupakan instrumen untuk:

• memberikan arah pembangunan wilayah;
• menjaga keseimbangan antarwilayah;
• mengintegrasikan kepentingan sektoral;
• mengarahkan struktur dan pola ruang;
• melindungi kawasan yang memiliki fungsi penting;
• menjadi acuan pemanfaatan ruang;
• menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
• serta memberikan kepastian arah pembangunan.

Karena itu, informasi RTRW Provinsi perlu disajikan secara mudah dipahami, berbasis peta, terbuka, dan terhubung dengan data spasial.

7. Bali sebagai Satu Kesatuan Ruang

Perencanaan Provinsi Bali tidak dapat dilakukan dengan melihat setiap kabupaten/kota secara terpisah.

Bali merupakan satu sistem ruang yang memiliki hubungan:

Hulu ↔ Hilir
Pegunungan ↔ Pesisir
Sungai ↔ Laut
Desa ↔ Kota
Pertanian ↔ Pariwisata
Permukiman ↔ Infrastruktur
Ekosistem ↔ Aktivitas Ekonomi

Perubahan pada satu wilayah dapat memberikan dampak pada wilayah lainnya.

Karena itu, perencanaan tata ruang Provinsi perlu melihat keterkaitan dan interdependensi antarwilayah.

8. Perencanaan Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung

Ruang memiliki keterbatasan.

Karena itu, perencanaan tata ruang harus mempertimbangkan kemampuan lingkungan dalam mendukung aktivitas manusia.

Kerangka berpikirnya:

Daya Dukung
↓
Daya Tampung
↓
Risiko Bencana
↓
Ketersediaan Air
↓
Ketahanan Pangan
↓
Kualitas Ekosistem
↓
Arah Pemanfaatan Ruang

Artinya, perencanaan tidak semata-mata bertanya:

“Apa yang ingin dibangun?”

tetapi juga:

“Apakah ruang dan lingkungan Bali mampu mendukungnya secara berkelanjutan?”

Modul juga menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta KLHS sebagai bagian penting dalam perkembangan kebijakan penataan ruang.

9. Perencanaan Lintas Sektor

Ruang digunakan oleh berbagai sektor.

Karena itu, perencanaan tata ruang Provinsi harus mengintegrasikan kepentingan:

• lingkungan hidup;
• pertanian;
• kehutanan;
• sumber daya air;
• kelautan dan pesisir;
• transportasi;
• energi;
• telekomunikasi;
• permukiman;
• pariwisata;
• ekonomi;
• sosial;
• budaya;
• serta pertahanan dan keamanan.

Inilah makna penting perencanaan lintas sektor.

Tidak boleh terjadi kondisi ketika setiap sektor merencanakan ruangnya sendiri-sendiri tanpa integrasi.

10. Perencanaan Lintas Wilayah

Selain lintas sektor, perencanaan Provinsi juga harus memperhatikan lintas wilayah administrasi.

Contohnya:

sistem transportasi tidak berhenti pada batas kabupaten;

sistem sungai dan sumber daya air tidak mengenal batas administrasi;

ekosistem pesisir dan laut tidak berhenti pada batas wilayah pemerintahan;

pergerakan penduduk dan ekonomi juga tidak mengikuti batas administratif.

Karena itu, salah satu fungsi strategis RTRW Provinsi adalah menjadi ruang integrasi antarwilayah Kabupaten/Kota di Bali.

11. Perencanaan Ruang untuk Ketahanan Bali

Perencanaan tata ruang Provinsi Bali perlu dipandang sebagai instrumen untuk membangun berbagai bentuk ketahanan.

Ketahanan Ekologis

Melindungi sistem ekologis dan fungsi lingkungan.

Ketahanan Air

Menjaga keberlanjutan sumber daya air dan hubungan hulu-hilir.

Ketahanan Pangan

Menjaga ruang produksi pangan dan keberlanjutan sistem pertanian.

Ketahanan Budaya

Menjaga ruang yang berkaitan dengan kehidupan sosial, adat, budaya, dan spiritual masyarakat Bali.

Ketahanan Bencana

Mengintegrasikan risiko bencana ke dalam arah pembangunan ruang.

Ketahanan Ekonomi

Mengarahkan kegiatan ekonomi agar sesuai dengan kapasitas ruang dan memberikan manfaat berkelanjutan.

Ketahanan Energi

Menyediakan ruang bagi sistem energi yang aman, efisien, dan semakin bersih.

12. Perencanaan Tata Ruang dan Nilai Bali

Perencanaan ruang Bali perlu mempertimbangkan karakter Bali sebagai wilayah yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai ekologis, sosial, budaya, dan spiritual.

Dalam perspektif Tri Hita Karana:

Parhyangan

Ruang mendukung kehidupan spiritual dan hubungan manusia dengan Tuhan.

Pawongan

Ruang mendukung kehidupan masyarakat, interaksi sosial, keadilan, dan kesejahteraan.

Palemahan

Ruang menjaga hubungan manusia dengan alam dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan pendekatan ini, perencanaan tata ruang bukan sekadar alokasi ruang, tetapi bagian dari upaya menjaga keseimbangan kehidupan Bali.

13. Perencanaan yang Berbasis Data

Perencanaan tata ruang yang baik harus didukung oleh data yang:

• akurat;
• mutakhir;
• terintegrasi;
• spasial;
• dapat diverifikasi;
• dapat dipertanggungjawabkan.

Data tersebut antara lain meliputi:

Data fisik → data lingkungan → data sosial → data ekonomi → data infrastruktur → data penggunaan lahan → data kebencanaan → data budaya → data administrasi → data rencana tata ruang.

Karena itu, TARUBALI-NG perlu menjadi media untuk menghubungkan masyarakat dengan informasi perencanaan tata ruang Provinsi Bali secara lebih mudah.

14. Perencanaan dan Transformasi Digital

Perencanaan tata ruang ke depan tidak cukup hanya menghasilkan dokumen PDF.

Yang dibutuhkan adalah:

Rencana + Data + Peta + Informasi + Analisis + Pembaruan + Akses Publik

Karena itu, penyajian RTRW Provinsi Bali idealnya dilakukan melalui:

• dokumen RTRW;
• peta interaktif;
• basis data spasial;
• informasi struktur ruang;
• informasi pola ruang;
• informasi kawasan strategis sesuai muatan RTRW;
• data pendukung;
• dan informasi perubahan/peninjauan kembali rencana.

Ini sejalan dengan arah kebijakan pasca UU Cipta Kerja dan PP 21/2021 yang antara lain mendorong penyederhanaan produk RTR. Modul juga mencatat penyederhanaan hierarki/produk RTR sebagai salah satu terobosan kebijakan.

15. Perencanaan Bukan Sekadar Dokumen

Salah satu prinsip penting yang perlu ditanamkan melalui TARUBALI-NG adalah:

RTRW bukan dokumen yang berhenti setelah ditetapkan.

RTRW harus menjadi living planning framework yang digunakan dalam:

Perencanaan pembangunan
↓
Program pembangunan
↓
Pemanfaatan ruang
↓
Pengendalian
↓
Pengawasan
↓
Evaluasi
↓
Peninjauan kembali bila diperlukan

Dengan demikian, kualitas perencanaan harus dilihat dari seberapa efektif rencana tersebut menjadi acuan dalam pembangunan nyata.

16. Peran Pemerintah Provinsi Bali

Dalam konteks kewenangan provinsi, perencanaan tata ruang diarahkan pada penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, termasuk penyusunan, penetapan, pemutakhiran, dan pengelolaan informasi rencana tata ruang provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi perlu:

• berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat;
• mengintegrasikan kepentingan lintas sektor;
• berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota;
• menggunakan data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan;
• memperhatikan kondisi lingkungan;
• melibatkan masyarakat sesuai ketentuan;
• serta memastikan rencana provinsi dapat menjadi kerangka bagi pembangunan wilayah Bali.

Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, khususnya unsur yang menangani bidang tata ruang, menjadi bagian dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dalam urusan tersebut sesuai tugas dan kewenangannya.

17. Hubungan RTRW Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Hubungan ini penting dijelaskan secara hati-hati dalam portal.

Bukan:

Provinsi mengatur seluruh tata ruang Kabupaten/Kota.

Tetapi:

RTRW Provinsi Bali menjadi bagian dari sistem penataan ruang yang berjenjang dan menjadi acuan bagi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, kondisi dan kebutuhan Kabupaten/Kota juga menjadi bagian penting dalam membentuk pemahaman terhadap dinamika ruang Bali.

Dengan demikian terjadi hubungan:

Nasional → Provinsi → Kabupaten/Kota

yang bersifat berjenjang, terpadu, dan komplementer, bukan hubungan yang menghapus kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Prinsip ini ditegaskan dalam materi modul.

18. Arah Perencanaan Tata Ruang Provinsi Bali

Ke depan, perencanaan tata ruang Provinsi Bali diarahkan untuk menghasilkan ruang yang:

1. Aman
mempertimbangkan risiko bencana.

2. Nyaman
mendukung kualitas kehidupan masyarakat.

3. Produktif
mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Berkelanjutan
sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Berbudaya
menghormati karakter dan nilai budaya Bali.

6. Berkeadilan
memberikan manfaat ruang secara proporsional.

7. Terintegrasi
menghubungkan sektor dan wilayah.

8. Adaptif
mampu merespons perubahan lingkungan, ekonomi, teknologi, dan sosial.

19. Perencanaan dalam Perspektif Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Perencanaan tata ruang Provinsi Bali pada akhirnya harus menjawab pertanyaan yang lebih besar:

Bali seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya?

Apakah pembangunan hari ini akan:

• menjaga air?
• menjaga pangan?
• menjaga alam?
• menjaga pesisir?
• menjaga pertanian?
• menjaga budaya?
• menjaga ruang spiritual?
• menjaga kualitas permukiman?
• menjaga keselamatan masyarakat?
• sekaligus memberikan ruang bagi ekonomi dan kesejahteraan?

Karena itu, perencanaan tata ruang harus menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi pembangunan Bali ke dalam ruang yang nyata.

Penutup

Perencanaan Tata Ruang adalah proses menentukan arah masa depan ruang Bali.

Ia harus mampu mempertemukan:

kepentingan pembangunan + kepentingan masyarakat + kepentingan lingkungan + kepentingan budaya + kepentingan antarwilayah

dalam satu kerangka ruang yang terpadu.

Dengan demikian:

“Merencanakan ruang Bali bukan hanya menentukan apa yang boleh dibangun, tetapi menentukan Bali seperti apa yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.”

Matur Suksma

🙏🙏🙏