MaSIKIAN - Pemanfaatan Ruang
Mewujudkan Rencana Tata Ruang Menjadi Ruang yang Nyata

1. Apa Itu Pemanfaatan Ruang?

Pemanfaatan Ruang merupakan bagian dari pelaksanaan penataan ruang yang dilakukan untuk mewujudkan rencana tata ruang melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan dan aktivitas pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sistem penyelenggaraan penataan ruang:

Perencanaan Tata Ruang
↓
Pemanfaatan Ruang
↓
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 menempatkan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagai bagian penting dalam pemanfaatan ruang. Ketentuan teknisnya antara lain diatur melalui Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021.

Dengan demikian:

Perencanaan memberikan arah. Pemanfaatan mewujudkan arah tersebut. Pengendalian menjaga agar pemanfaatan tetap sesuai dengan rencana dan ketentuan.

2. Mengapa Pemanfaatan Ruang Penting?

Rencana tata ruang tidak berhenti pada dokumen.

Rencana menjadi bermakna ketika digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan aktivitas pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan ruang mempertemukan:

rencana tata ruang;
program pembangunan;
kegiatan masyarakat;
kegiatan usaha;
infrastruktur;
pelayanan publik;
serta perkembangan wilayah.

Karena itu, pemanfaatan ruang perlu dilaksanakan secara terpadu agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan tetap berada dalam kerangka rencana tata ruang yang berlaku.

Ruang yang direncanakan perlu diwujudkan secara konsisten dalam ruang nyata.

3. Kedudukan Pemanfaatan Ruang

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, pemanfaatan ruang merupakan bagian dari pelaksanaan penataan ruang.

Kerangka sederhananya:

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

→ Pengaturan
→ Pembinaan
→ Pelaksanaan
    → Perencanaan
    → Pemanfaatan
    → Pengendalian
→ Pengawasan

Pemanfaatan ruang menjadi penghubung antara rencana tata ruang dengan pembangunan dan aktivitas nyata di ruang.

Karena itu, pemanfaatan tidak dapat dipisahkan dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

4. Dua Instrumen Penting dalam Pemanfaatan Ruang

Dalam kerangka PP 21/2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021, pemanfaatan ruang antara lain dilaksanakan melalui:

A. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

KKPR merupakan instrumen untuk memastikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan yang berlaku.

Secara sederhana:

Apakah kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang?

KKPR menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa suatu kegiatan pemanfaatan ruang memiliki kesesuaian dengan kerangka tata ruang yang berlaku.

B. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang merupakan instrumen untuk menyelaraskan program pembangunan dengan rencana tata ruang.

Pertanyaan sederhananya:

Apakah program pembangunan yang direncanakan telah selaras dengan arah rencana tata ruang?

Dengan demikian, pemanfaatan ruang tidak hanya berkaitan dengan kegiatan individu atau kegiatan usaha, tetapi juga dengan bagaimana program pembangunan pemerintah diwujudkan dalam ruang.

5. KKPR: Menghubungkan Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang

Secara sederhana, hubungan KKPR dapat dipahami sebagai:

Rencana Kegiatan
↓
Rencana Tata Ruang
↓
Penilaian Kesesuaian
↓
KKPR sesuai ketentuan
↓
Pelaksanaan Kegiatan

KKPR bukan sekadar proses administratif.

Ia merupakan salah satu instrumen untuk menjaga agar kegiatan pemanfaatan ruang tetap berada dalam kerangka rencana tata ruang.

Namun, mekanisme, persyaratan, jenis kegiatan, kewenangan, dan prosedur KKPR mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta sistem pelayanan yang berlaku.

Karena itu, halaman ini memberikan pemahaman umum, sedangkan informasi teknis pelayanan KKPR perlu ditempatkan pada halaman layanan tersendiri.

6. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang juga berkaitan dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Program tersebut dapat berupa:

pembangunan jalan;
transportasi;
sumber daya air;
air minum;
energi;
telekomunikasi;
permukiman;
fasilitas pelayanan umum;
kawasan ekonomi;
serta berbagai prasarana dan sarana lainnya.

Karena itu diperlukan keterhubungan antara:

Rencana Tata Ruang
↓
Perencanaan Pembangunan
↓
Program Sektoral
↓
Program Kewilayahan
↓
Pelaksanaan Pembangunan

Sinkronisasi diperlukan agar program pembangunan dapat mendukung struktur dan pola ruang yang telah direncanakan.

7. Pemanfaatan Ruang pada Tingkat Provinsi Bali

Pada tingkat Provinsi, pemanfaatan ruang perlu dilihat dalam kerangka Bali sebagai satu kesatuan wilayah.

Perhatian antara lain diberikan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan:

Sistem Infrastruktur

transportasi;
jaringan jalan;
sumber daya air;
energi;
telekomunikasi;
serta jaringan prasarana lainnya sesuai kewenangan.

Keterkaitan Antarwilayah

Kegiatan yang memiliki hubungan lintas Kabupaten/Kota perlu dipahami dalam konteks sistem ruang Provinsi Bali.

Fungsi Ruang Strategis

Pemanfaatan ruang perlu memperhatikan kawasan dan ruang yang memiliki fungsi penting bagi:

lingkungan;
pertanian;
pangan;
air;
pesisir;
kebudayaan;
permukiman;
ekonomi;
serta keselamatan masyarakat.

Pemanfaatan ruang pada tingkat provinsi tetap dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pemanfaatan Ruang dan Daya Dukung Wilayah

Tidak setiap ruang dapat dimanfaatkan untuk setiap kegiatan.

Pemanfaatan ruang perlu memperhatikan kondisi dan kapasitas wilayah, antara lain:

Daya Dukung
↓
Daya Tampung
↓
Risiko Bencana
↓
Ketersediaan Air
↓
Kapasitas Infrastruktur
↓
Rencana Tata Ruang
↓
Pemanfaatan Ruang

Karena itu, prinsipnya bukan:

“Ada ruang, maka dapat dibangun.”

Melainkan:

“Ruang dimanfaatkan sesuai fungsi, rencana, kapasitas, dan ketentuan yang berlaku.”

9. Pemanfaatan Ruang dan Ketahanan Bali

Pemanfaatan ruang memiliki hubungan dengan keberlanjutan berbagai sistem kehidupan Bali.

Ketahanan Air

Menjaga keberlanjutan sumber daya air dan keterhubungan sistem hulu–hilir.

Ketahanan Pangan

Memperhatikan keberlanjutan ruang produksi pangan dan sistem pertanian.

Ketahanan Ekologis

Menjaga fungsi kawasan dan ekosistem yang memiliki nilai penting bagi lingkungan.

Ketahanan Bencana

Memperhatikan risiko bencana dan keselamatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Ketahanan Budaya

Memperhatikan ruang kehidupan sosial, adat, budaya, dan kawasan yang memiliki nilai budaya sesuai ketentuan.

Ketahanan Infrastruktur

Mendorong keterpaduan pemanfaatan ruang dengan jaringan prasarana dan pelayanan wilayah.

Ketahanan Ekonomi

Mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan karakter, kapasitas, dan rencana ruang.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang bukan hanya mengenai apa yang dibangun, tetapi juga mengenai bagaimana ruang tetap mampu menopang kehidupan dalam jangka panjang.

10. Pemanfaatan Ruang dalam Perspektif Tri Hita Karana

Dalam konteks Bali, pemanfaatan ruang dapat dipahami dengan memperhatikan keseimbangan hubungan:

Parhyangan

Menghormati ruang kehidupan spiritual dan kawasan yang memiliki nilai keagamaan sesuai ketentuan.

Pawongan

Mendukung keselamatan, akses, kehidupan sosial, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Palemahan

Menjaga lingkungan, air, tanah, ekosistem, dan keberlanjutan alam.

Tri Hita Karana ditempatkan sebagai perspektif nilai dan kearifan lokal, bukan sebagai pengganti norma hukum dalam pemanfaatan ruang.

Dengan demikian:

Pemanfaatan ruang bukan hanya persoalan lokasi kegiatan, tetapi juga bagaimana kegiatan tersebut berlangsung dalam keseimbangan kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

11. Pemanfaatan Ruang dan Infrastruktur

Struktur ruang membutuhkan dukungan jaringan prasarana.

Hubungannya dapat digambarkan:

Pusat Kegiatan
↓
Transportasi
↓
Energi
↓
Air
↓
Telekomunikasi
↓
Permukiman dan Kegiatan Ekonomi

Ketidakterpaduan antara pembangunan infrastruktur dan rencana tata ruang dapat meningkatkan tekanan terhadap wilayah, antara lain berupa:

pertumbuhan kawasan yang tidak terkendali;
kemacetan;
tekanan terhadap lingkungan;
ketimpangan pelayanan;
perkembangan permukiman yang tidak terarah;
serta konflik pemanfaatan ruang.

Karena itu, program pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan struktur ruang dan kebutuhan wilayah.

12. Pemanfaatan Ruang dan Kegiatan Ekonomi

Pemanfaatan ruang juga berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan investasi.

Kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dengan memperhatikan:

rencana tata ruang;
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
kapasitas infrastruktur;
kondisi lingkungan;
ketentuan sektor terkait;
serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian, tata ruang memberikan arah dan kepastian kerangka ruang, sementara pelaksanaan kegiatan ekonomi tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.

Prinsipnya:

Kepastian kegiatan dan perlindungan ruang perlu berjalan bersama.

13. Pemanfaatan Ruang dan Kabupaten/Kota

Bali merupakan satu kesatuan ruang, tetapi penyelenggaraan pemerintahan tetap memiliki pembagian kewenangan.

Karena itu, pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai:

kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan;
RTRW yang berlaku;
RDTR yang telah ditetapkan;
ketentuan sektoral;
serta peraturan perundang-undangan.

Peran Pemerintah Provinsi dalam kerangka pemanfaatan ruang dapat mencakup pelaksanaan kewenangan provinsi serta koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, dan keterpaduan sistem ruang sesuai ketentuan.

TARUBALI tidak menggantikan layanan atau kewenangan Kabupaten/Kota.

TARUBALI berfungsi sebagai media informasi dan keterhubungan informasi penataan ruang pada tingkat Provinsi Bali.

14. Pemanfaatan Ruang Berbasis Data

Pemanfaatan ruang membutuhkan informasi yang memadai.

Data yang relevan antara lain:

rencana tata ruang;
penggunaan dan pemanfaatan lahan;
jaringan infrastruktur;
kondisi lingkungan;
kawasan perlindungan;
kawasan budi daya;
data kebencanaan;
data administrasi;
data kependudukan;
serta data sektoral lainnya.

Karena itu, hubungan antara Pemanfaatan Ruang dan Data & Peta menjadi penting.

Pengguna TARUBALI idealnya dapat bergerak dari:

Informasi Kegiatan
→ Peta
→ Rencana Tata Ruang
→ Ketentuan
→ Layanan Terkait

Data dan peta membantu memahami kondisi ruang, tetapi keputusan pemerintahan tetap berada pada institusi atau pejabat yang memiliki kewenangan.

15. Digitalisasi Pemanfaatan Ruang

Transformasi digital dapat memperkuat keterhubungan informasi melalui:

peta interaktif;
basis data spasial;
informasi rencana tata ruang;
informasi layanan;
integrasi dokumen;
dashboard;
pemantauan;
serta dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam ekosistem MaSIKIAN, TARUBALI dapat menjadi ruang keterhubungan antara:

Data • Peta • Regulasi • Rencana • Layanan • Pengetahuan

Tujuannya bukan menggantikan proses pemerintahan, tetapi membuat informasi tata ruang lebih terbuka, mudah ditelusuri, dan saling terhubung.

16. Pemanfaatan Ruang dan Kualitas Ruang

Keberhasilan pemanfaatan ruang tidak hanya diukur dari terlaksananya pembangunan.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah apakah pembangunan tersebut:

sesuai dengan rencana;
aman;
didukung infrastruktur;
memperhatikan lingkungan;
memberikan manfaat bagi masyarakat;
serta tetap menjaga kualitas ruang.

Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya:

“Apakah pembangunan terlaksana?”

tetapi juga:

“Apakah pembangunan tersebut menghasilkan ruang yang berkualitas dan sesuai dengan arah yang telah direncanakan?”

17. Hubungan Pemanfaatan dengan Pengendalian

Pemanfaatan ruang selalu berkaitan dengan pengendalian.

Siklusnya:

Perencanaan
↓
Pemanfaatan
↓
Pengendalian
↓
Pengawasan
↓
Evaluasi
↓
Perbaikan

PP 21/2021 menempatkan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai instrumen untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai RTR. Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang.

Karena itu, informasi mengenai pemanfaatan ruang menjadi salah satu sumber penting bagi proses pengendalian dan evaluasi.

18. Arah Pemanfaatan Ruang Provinsi Bali

Pemanfaatan ruang Provinsi Bali diarahkan untuk:

mewujudkan rencana tata ruang secara konsisten;
meningkatkan keterpaduan pembangunan lintas sektor;
meningkatkan keterpaduan pembangunan lintas wilayah;
memastikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana dan ketentuan;
menyelaraskan program pembangunan dengan rencana tata ruang;
menjaga fungsi ekologis dan ruang strategis;
mendukung ketahanan pangan dan air;
memperhatikan karakter dan nilai budaya Bali;
meningkatkan keselamatan dan ketahanan terhadap bencana;
mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan;
meningkatkan keterbukaan informasi tata ruang; dan
memperkuat pemanfaatan data serta teknologi dalam penyelenggaraan penataan ruang.

19. Dari Rencana Menuju Ruang Nyata

Pemanfaatan ruang merupakan tahap ketika rencana mulai hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungannya dapat dipahami:

Data dan Fakta
↓
Analisis
↓
Perencanaan Tata Ruang
↓
Pemanfaatan Ruang
↓
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
↓
Pengawasan
↓
Evaluasi dan Pembelajaran