Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif di Bali: Penguatan Ketahanan Pangan, Perlindungan Lanskap Budaya, dan Pencegahan Praktik Nominee
Studi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee Abstract Alih fungsi lahan pertanian produktif meru
Implementasi Kebijakan Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai di Bali: Pendekatan Tata Kelola Kolaboratif Berbasis Kearifan Lokal dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026
Abstract Wilayah pesisir Bali memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai ruang ekologis dan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sakral yang terkait erat dengan praktik keagamaan dan budaya masyarakat. Terbitnya Peratur
Lontar Asta Bumi dan Rekonsiliasi Tata Ruang Bali: Kualitas Tanah, Sikut Tradisional, dan Knowledge Governance dalam Standar Teknis Modern
Abstrak Lontar Asta Bumi merupakan salah satu sumber pengetahuan tradisional Bali yang mengatur tata cara pemilihan lahan, pengukuran ruang, serta zonasi pemukiman berbasis kosmologi dan etika ruang. Dalam konteks pemban
Moratorium Horizontal Investasi Pariwisata sebagai Instrumen Perlindungan Sistem Sosial–Ekologis Bali: Tata Kelola Nilai Publik, Keadilan Lingkungan, dan Integritas Penegakan Hukum
Abstrak Pertumbuhan investasi pariwisata di Bali dalam dua dekade terakhir telah menghasilkan manfaat ekonomi, namun sekaligus menimbulkan tekanan struktural terhadap lahan produktif, kawasan lindung, dan ruang hidup mas
Update Status RTRW dan RDTR se-Provinsi Bali
Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) terus mengawal percepatan penetapan rencana tata ruang. Hingga 2 Februari 2026, koordinasi intensif terus
Transformasi Informasi Geospasial sebagai Infrastruktur Kebijakan dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Provinsi Bali yang Adaptif dan Berkelanjutan
Abstract Provinsi Bali menghadapi tekanan pemanfaatan ruang yang semakin kompleks akibat pertumbuhan pariwisata, urbanisasi, investasi, serta keterbatasan daya dukung ekologis dan sosial-budaya. Dalam konteks ini, Inform
Desa Adat sebagai Pilar Tata Kelola Ruang dan Perlindungan Kawasan Suci di Bali: Integritas Regulasi, Keadilan Lingkungan, dan Kolaborasi Desa Dinas–Desa Adat
Abstrak Percepatan pembangunan dan investasi pariwisata di Bali menimbulkan tekanan signifikan terhadap ruang hidup masyarakat, terutama pada kawasan suci, pantai, sempadan pantai, dan ruang ekologis desa. Dalam konteks
Public Value Governance dalam Investasi Pariwisata Bali : Kerangka Negara dalam Menjaga Nilai Publik di Tengah Tekanan Modal Global
Abstrak Pembangunan pariwisata Bali selama beberapa dekade terakhir menunjukkan paradoks kebijakan: di satu sisi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan tekanan serius terhad
Pariwisata Bali sebagai Sistem Sosial–Ekologis : Menjaga Subak, Lahan, dan Lanskap sebagai Nilai Publik Tak Tergantikan
Abstrak Pariwisata Bali berkembang di atas fondasi sistem sosial–ekologis yang kompleks dan saling terkait, di mana alam, budaya, dan tata kelola tradisional membentuk satu kesatuan yang utuh. Artikel ini bertujuan untuk
Keadilan Lingkungan dan Integritas Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Bali: Antara Sanksi Administratif dan Pertanggungjawaban Pidana
Abstract Kawasan konservasi di Bali memiliki nilai ekologis, sosial, dan spiritual yang strategis dalam menopang keberlanjutan pulau kecil yang rentan terhadap tekanan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran pe
Perlindungan Lahan Produktif dan Larangan Kepemilikan Lahan secara Nominee di Provinsi Bali: Kerangka Kebijakan Daerah untuk Kedaulatan Pangan, Keadilan Agraria, dan Ketahanan Ekologis
Abstract Lahan produktif merupakan elemen strategis dalam menopang kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi masyarakat, dan keseimbangan ekologis wilayah. Di Provinsi Bali, laju alih fungsi lahan produktif dan maraknya pra
Pengawasan Investasi Berkualitas sebagai Instrumen Perlindungan Ruang Hidup dan Ekonomi Lokal di Bali
Abstract Penguatan pengawasan investasi di Provinsi Bali pada awal 2026 menandai pergeseran paradigma kebijakan dari orientasi pertumbuhan kuantitatif menuju pembangunan berbasis kualitas, budaya, dan perlindungan ruang