Policy Brief 03 membahas transformasi digital penyelenggaraan penataan ruang melalui MaSIKIAN sebagai ekosistem data, informasi dan pengetahuan yang kolaboratif, interaktif, adaptif, dan naturalistik. Digitalisasi diarahkan untuk memperkuat integrasi data, informasi geospasial, kajian, partisipasi publik, pengambilan keputusan, serta pemantauan dan evaluasi penataan ruang Bali.

Abstrak Penelitian ini bertujuan melakukan telaah akademis komprehensif terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023-2043, yang berlandaska

A. Dinamika Pembangunan Bali dan Kebutuhan Data Spasial yang Terintegrasi Perkembangan pembangunan di Provinsi Bali berlangsung sangat cepat dan kompleks. Sebagai wilayah kepulauan kecil dengan tekanan pembangunan pesisi

Pendahuluan: Lahan Sawah, Benteng Terakhir Ketahanan Pangan Lahan pertanian, khususnya sawah, adalah fondasi kedaulatan pangan nasional. Namun, dalam dua dekade terakhir, Indonesia kehilangan lebih dari 650.000 hektare s

Pendahuluan: Urgensi Pembangunan Berbasis Konservasi Kawasan Nusa Penida—termasuk Nusa Lembongan dan Ceningan—telah menjelma menjadi ikon pariwisata kelas dunia. Namun, di balik pesatnya perkembangan tersebut, muncul tan

1. Pendahuluan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan dokumen operasional yang menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota secara lebih rinci dan spasial. RDTR disusun untuk mengatur arah pembangunan

1. Pengantar Peraturan Zonasi (PZ) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem penataan ruang yang berfungsi mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 20

Pendahuluan Ruang hidup adalah wadah seluruh aktivitas manusia dan ekosistem yang harus dikelola secara berkelanjutan, adil, dan berkeadilan sosial. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa tanpa penataan ruang yang jelas da

Pendahuluan Sinkronisasi RTRW Provinsi Bali dengan kebijakan sektoral tidak akan efektif tanpa rencana aksi implementasi yang terstruktur dan mekanisme evaluasi yang terukur.Sebagai lembaga teknis yang membidangi penataa

Pendahuluan Sinkronisasi implementasi peraturan sektoral dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023–2043, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023, merupakan l

Pendahuluan Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang berfungsi mengatur, mengarahkan, dan menyeimbangkan kepentingan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam bidang penataan ruang, regulasi m

Pendahuluan Dalam era digital dan transformasi data, pemanfaatan informasi geospasial menjadi elemen strategis dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya alam.