Pemutakhiran data administrasi dan kewilayahan Provinsi Bali sebagai fondasi penyelenggaraan tata ruang yang akurat, konsisten, terintegrasi, dan berbasis geospasial. Policy Brief ini membahas data wilayah darat dan perairan, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, pulau, Desa Adat, serta Wewidangan Desa Adat dalam kerangka Satu Data dan pengembangan GISTARUBALI–MaSIKIAN.

Policy Brief 03 membahas transformasi digital penyelenggaraan penataan ruang melalui MaSIKIAN sebagai ekosistem data, informasi dan pengetahuan yang kolaboratif, interaktif, adaptif, dan naturalistik. Digitalisasi diarahkan untuk memperkuat integrasi data, informasi geospasial, kajian, partisipasi publik, pengambilan keputusan, serta pemantauan dan evaluasi penataan ruang Bali.

Policy Brief 02 membahas arah transformasi RTRW Provinsi Bali Tahun 2028–2048 sebagai instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan budaya, kebutuhan pembangunan, pemerataan ekonomi, ketahanan wilayah, serta dinamika masa depan.

Kajian ilmiah populer mengenai analisis kritis paradoks pariwisata massal Bali, penegakan hukum larangan praktik nominee berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2026, serta peran multidimensional Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebag

Ringkasan Eksekutif Akselerasi pariwisata Bali pascapandemi membawa dampak ganda yang paradoks. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi meningkat tajam; namun di sisi lain, fenomena overtourism telah memicu krisis tata ruang d

Abstrak Sistem pusat permukiman merupakan instrumen strategis dalam pembentukan struktur ruang wilayah yang berkelanjutan. Namun, implementasinya di Provinsi Bali menunjukkan adanya ketimpangan spasial yang signifikan an

Bali – Dalam rangka mewujudkan tata kelola ruang yang efektif, efisien, dan transparan, Pemerintah Provinsi Bali melalui Portal TARU BALI Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan

Studi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee Abstract Alih fungsi lahan pertanian produktif meru

Abstract Wilayah pesisir Bali memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai ruang ekologis dan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sakral yang terkait erat dengan praktik keagamaan dan budaya masyarakat. Terbitnya Peratur

Abstrak Lontar Asta Bumi merupakan salah satu sumber pengetahuan tradisional Bali yang mengatur tata cara pemilihan lahan, pengukuran ruang, serta zonasi pemukiman berbasis kosmologi dan etika ruang. Dalam konteks pemban

Abstrak Pertumbuhan investasi pariwisata di Bali dalam dua dekade terakhir telah menghasilkan manfaat ekonomi, namun sekaligus menimbulkan tekanan struktural terhadap lahan produktif, kawasan lindung, dan ruang hidup mas

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) terus mengawal percepatan penetapan rencana tata ruang. Hingga 2 Februari 2026, koordinasi intensif terus