POLICY BRIEF 02

Transformasi RTRW Bali 2028–2048

Membangun Tata Ruang Bali yang Berbudaya, Berkelanjutan, Tangguh, dan Adaptif terhadap Masa Depan

Pesan Kebijakan

RTRW bukan sekadar peta.

RTRW adalah instrumen untuk menentukan masa depan ruang Bali.

Di dalam RTRW ditentukan bagaimana ruang daratan, pesisir, laut, kawasan perkotaan, perdesaan, kawasan lindung, kawasan budidaya, infrastruktur, pusat kegiatan, serta kawasan strategis berkembang dan saling terhubung.

Karena itu, penyusunan RTRW Provinsi Bali Tahun 2028–2048 perlu dipandang sebagai momentum untuk melakukan transformasi tata ruang.

Transformasi tersebut tidak cukup dilakukan dengan memperbarui peta dan norma.

Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma:

Dari sekadar mengatur ruang menjadi mengelola masa depan Bali melalui ruang.

RTRW Bali 2028–2048 perlu dibangun dengan mempertemukan:

Budaya + Lingkungan + Ekonomi + Sosial + Infrastruktur + Teknologi + Ketahanan + Tata Kelola.

1. Mengapa RTRW Bali Perlu Bertransformasi?

Bali merupakan wilayah dengan keterbatasan ruang dan tekanan pembangunan yang tinggi.

Pertumbuhan penduduk, pariwisata, urbanisasi, investasi, perkembangan kawasan perkotaan, kebutuhan infrastruktur, perubahan penggunaan lahan, tekanan terhadap sumber daya air, pesisir dan laut, serta perubahan iklim terus memengaruhi struktur dan pola ruang.

Di sisi lain, Bali memiliki kekayaan budaya dan lingkungan yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat sekaligus daya tarik utama wilayah.

Karena itu, pembangunan ruang Bali menghadapi tantangan keseimbangan:

Bagaimana memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa mengorbankan sumber daya alam, budaya, dan kualitas hidup masyarakat?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena keputusan tata ruang yang dibuat saat ini akan menentukan kondisi Bali dalam dua puluh tahun mendatang.

RTRW 2028–2048 karena itu perlu diposisikan sebagai instrumen pembangunan jangka panjang, bukan sekadar dokumen administratif lima tahunan atau pembaruan terhadap RTRW sebelumnya.

2. Masalah Kebijakan

Transformasi RTRW Bali perlu menjawab sejumlah persoalan mendasar.

2.1 Tekanan terhadap ruang semakin meningkat

Ketersediaan ruang Bali terbatas, sementara kebutuhan terhadap permukiman, pariwisata, ekonomi, infrastruktur, pertanian, energi, konservasi, dan ruang publik terus meningkat.

Tanpa pengelolaan ruang yang konsisten, konflik pemanfaatan ruang akan semakin besar.

2.2 Ketidakseimbangan perkembangan wilayah

Pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pembangunan masih terkonsentrasi pada kawasan tertentu.

Hal tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata, sementara potensi wilayah lainnya belum berkembang secara optimal.

RTRW 2028–2048 perlu mendorong pemerataan pusat pertumbuhan dan kesempatan ekonomi tanpa menghilangkan karakter masing-masing wilayah.

2.3 Tekanan terhadap lingkungan

Perubahan penggunaan lahan, tekanan terhadap kawasan pesisir, sumber daya air, dan ekosistem alami dapat memengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ruang Bali perlu dikelola berdasarkan kemampuan ekologisnya.

2.4 Ancaman bencana dan perubahan iklim

Bali menghadapi berbagai potensi risiko bencana, antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kekeringan, serta risiko yang semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim.

Karena itu, aspek risiko perlu menjadi bagian integral dari perencanaan ruang.

2.5 Fragmentasi data dan informasi

Perencanaan tata ruang membutuhkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan teknologi memungkinkan transformasi menuju tata ruang berbasis data dan sistem informasi geospasial yang terintegrasi.

2.6 Kesenjangan antara rencana dan implementasi

Persoalan tata ruang tidak hanya terletak pada kualitas dokumen rencana.

Tantangan yang lebih besar adalah memastikan bahwa rencana tersebut:

• dipahami;
• digunakan;
• dilaksanakan;
• dikendalikan; dan
• diawasi.

Karena itu, RTRW 2028–2048 perlu dirancang sebagai bagian dari siklus tata kelola ruang, bukan dokumen yang berhenti setelah ditetapkan.

3. Dari RTRW sebagai Dokumen Menjadi RTRW sebagai Sistem

Transformasi RTRW Bali perlu mengubah cara pandang.

Dengan paradigma tersebut, RTRW 2028–2048 dapat menjadi platform kebijakan ruang Bali.

4. Nilai Dasar Tata Ruang Bali

Transformasi RTRW tidak berarti meninggalkan jati diri Bali.

Sebaliknya, tata ruang harus menjadi instrumen untuk menjaga nilai yang menjadi fondasi kehidupan Bali.

Tri Hita Karana

Parahyangan 
Menjaga hubungan manusia dengan Tuhan melalui perlindungan kawasan suci, ruang spiritual, dan nilai budaya.

Pawongan 
Menjamin ruang bagi masyarakat, permukiman, pelayanan publik, ekonomi, mobilitas, dan kehidupan sosial yang adil.

Palemahan 
Menjaga hubungan manusia dengan alam melalui perlindungan lingkungan, sumber daya air, hutan, pesisir, laut, pertanian, dan ekosistem.

Sad Kerthi

Nilai Sad Kerthi dapat menjadi perspektif dalam pengelolaan ruang, antara lain melalui perhatian terhadap:

• kehidupan manusia;
• laut dan pesisir;
• sumber daya air;
• hutan dan ekosistem;
• kehidupan sosial masyarakat; dan
• keseimbangan jagat.

Dengan demikian, tata ruang Bali bukan hanya mengatur di mana pembangunan dilakukan, tetapi juga nilai apa yang harus dijaga melalui pembangunan tersebut.

5. Tantangan Utama RTRW Bali 2028–2048

RTRW baru perlu mengantisipasi perubahan yang kemungkinan semakin kuat dalam dua dekade mendatang.

A. Perubahan struktur ekonomi

Ekonomi Bali akan terus mengalami transformasi.

Pariwisata tetap penting, tetapi perlu diperkuat dengan pertanian, ekonomi kreatif, kelautan, industri berbasis inovasi, ekonomi digital, dan sektor-sektor baru yang sesuai dengan karakter Bali.

B. Urbanisasi dan metropolitanisasi

Pertumbuhan kawasan perkotaan, khususnya kawasan Sarbagita dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya, membutuhkan pengelolaan yang lebih terintegrasi.

RTRW perlu mengantisipasi hubungan antara:

permukiman – pekerjaan – transportasi – pelayanan publik – ruang terbuka – lingkungan.

C. Ketahanan pangan

Alih fungsi lahan pertanian dapat mengurangi kapasitas produksi pangan.

Karena itu, perlindungan lahan pertanian dan kawasan pangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan wilayah, bukan hanya persoalan sektor pertanian.

D. Ketahanan air

Air merupakan salah satu fondasi kehidupan Bali.

Perencanaan ruang perlu memperkuat perlindungan:

• kawasan tangkapan air;
• sungai;
• mata air;
• danau;
• waduk;
• embung;
• jaringan irigasi; dan
• kawasan resapan.

E. Ketahanan energi

Transformasi ekonomi membutuhkan energi yang andal.

RTRW perlu memberikan ruang bagi pengembangan sistem energi yang lebih bersih, efisien, terdistribusi, dan sesuai daya dukung wilayah.

F. Transportasi berkelanjutan

Pertumbuhan kendaraan dan perjalanan membutuhkan transformasi sistem transportasi.

Tata ruang perlu terintegrasi dengan:

• transportasi publik;
• jaringan jalan;
• transportasi massal;
• kawasan berorientasi transit;
• jaringan pejalan kaki;
• jaringan sepeda; dan
• konektivitas antarkawasan.

6. Bali sebagai Wilayah Kepulauan

Bali tidak hanya terdiri atas daratan.

Ruang laut, pesisir, pulau-pulau kecil, pelabuhan, kawasan pesisir, dan ekosistem laut merupakan bagian integral dari kehidupan Bali.

Karena itu, transformasi tata ruang perlu memperkuat hubungan:

Gunung – Daratan – Sungai – Danau – Pesisir – Laut

Pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan menjaga keterhubungan ekologis dan budaya Bali.

Konsep Nyegara Gunung juga dapat menjadi perspektif untuk memahami keterhubungan ruang dari kawasan pegunungan hingga laut.

7. RTRW dan Perlindungan Budaya

Tata ruang Bali harus mampu melindungi ruang-ruang yang memiliki nilai budaya.

Hal tersebut mencakup antara lain:

• kawasan suci;
• pura;
• kawasan cagar budaya;
• desa adat;
• subak;
• lanskap budaya;
• ruang tradisional;
• jalur kegiatan keagamaan; dan
• ruang yang memiliki nilai sejarah dan spiritual.

Budaya tidak seharusnya ditempatkan sebagai objek yang hanya dilindungi setelah pembangunan berlangsung.

Budaya harus menjadi salah satu fondasi dalam menentukan arah pembangunan ruang.

8. RTRW dan Ekonomi Bali Masa Depan

RTRW harus memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan tersebut harus sesuai dengan daya dukung dan karakter wilayah.

Arah kebijakan dapat diarahkan pada:

Ekonomi hijau

Pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan dampak lingkungan yang lebih rendah.

Ekonomi biru

Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan.

Ekonomi kreatif

Penguatan kreativitas, budaya, inovasi, teknologi, dan identitas lokal.

Ekonomi berbasis masyarakat

Penguatan UMKM, koperasi, desa, subak, desa adat, dan pelaku ekonomi lokal.

Dengan demikian, tata ruang menjadi instrumen untuk mendorong ekonomi yang tumbuh tanpa merusak fondasi kehidupan Bali.

9. RTRW Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung

Salah satu transformasi penting adalah menjadikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pertanyaan perencanaan tidak cukup:

“Di mana pembangunan boleh dilakukan?”

Tetapi juga:

“Apakah wilayah tersebut mampu menerima pembangunan tersebut?”

Hal ini mencakup kemampuan:

• air;
• lahan;
• ekosistem;
• jaringan transportasi;
• energi;
• infrastruktur;
• pelayanan publik; dan
• lingkungan hidup.

Pendekatan tersebut dapat membantu mencegah pembangunan yang melebihi kemampuan ruang.

10. RTRW Berbasis Risiko

Setiap keputusan tata ruang perlu mempertimbangkan risiko.

Konsep yang perlu diperkuat adalah:

Risk-informed Spatial Planning

Artinya, risiko bencana dan perubahan iklim tidak hanya menjadi bahan kajian, tetapi menjadi bagian dari keputusan mengenai lokasi, intensitas, struktur ruang, dan pola ruang.

Dengan pendekatan ini:

risiko → menjadi informasi → menjadi pertimbangan → menjadi kebijakan ruang.

11. Transformasi Digital Tata Ruang

RTRW 2028–2048 perlu menjadi bagian dari transformasi digital penyelenggaraan penataan ruang.

Data RTRW, RDTR, kondisi eksisting, perizinan/pemanfaatan ruang, infrastruktur, lingkungan, dan pengawasan perlu semakin terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, TARUBALI/MaSIKIAN dapat dikembangkan sebagai ekosistem informasi tata ruang yang mendukung:

• penyebarluasan RTRW;
• akses informasi publik;
• integrasi data;
• visualisasi peta;
• konsultasi publik;
• pemantauan pemanfaatan ruang;
• pengaduan masyarakat;
• dokumentasi kebijakan; dan
• monitoring dan evaluasi.

Transformasi digital bukan sekadar memindahkan dokumen ke internet.

Digitalisasi harus mengubah cara pemerintah mengambil keputusan.

12. Partisipasi Publik yang Bermakna

RTRW menentukan masa depan ruang yang digunakan masyarakat.

Karena itu, masyarakat perlu dilibatkan bukan hanya untuk mengetahui hasil rencana, tetapi sejak proses perumusannya.

Konsultasi publik dapat dilakukan melalui kombinasi:

tatap muka + forum tematik + konsultasi digital + peta interaktif + survei + kanal masukan masyarakat.

Portal TARUBALI dapat menjadi salah satu ruang publik untuk:

• membaca dokumen;
• melihat peta;
• memahami isu;
• memberikan masukan;
• mengikuti perkembangan penyusunan; dan
• memperoleh informasi hasil tindak lanjut.

Dengan demikian, partisipasi publik dapat menjadi bagian dari evidence-based planning.

13. Tiga Pilihan Kebijakan

Pilihan 1 — Melanjutkan pola RTRW sebelumnya

Melakukan pembaruan RTRW dengan pendekatan yang relatif sama, terutama melalui pembaruan data, struktur ruang, pola ruang, dan ketentuan normatif.

Keunggulan:

• lebih mudah dipahami;
• proses relatif familiar;
• risiko perubahan kelembagaan lebih kecil.

Risiko:

• belum cukup menjawab perubahan masa depan;
• potensi kesenjangan antara rencana dan implementasi tetap ada;
• transformasi digital dan adaptasi belum optimal.

Pilihan 2 — Memperbarui RTRW dengan penguatan tematik

RTRW baru tetap menggunakan struktur perencanaan konvensional tetapi diperkuat dengan isu strategis seperti lingkungan, bencana, transportasi, pangan, energi, budaya, dan ekonomi.

Keunggulan:

• lebih responsif terhadap isu strategis;
• relatif mudah diintegrasikan dengan sistem yang ada.

Risiko:

• masih berpotensi menghasilkan pendekatan sektoral;
• integrasi data dan implementasi belum sepenuhnya berubah.

Pilihan 3 — Transformasi RTRW sebagai sistem pengelolaan ruang

RTRW 2028–2048 dibangun sebagai sistem yang mengintegrasikan:

nilai Bali + daya dukung + risiko + ekonomi + budaya + infrastruktur + data + teknologi + partisipasi + pengendalian.

Keunggulan:

• lebih adaptif terhadap perubahan;
• memperkuat integrasi lintas sektor;
• mendukung pengambilan keputusan berbasis data;
• memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang;
• membuka ruang partisipasi publik;
• sesuai dengan kebutuhan tata kelola jangka panjang.

Konsekuensi:

• membutuhkan penguatan data;
• membutuhkan koordinasi lintas sektor;
• membutuhkan kapasitas kelembagaan;
• membutuhkan transformasi digital dan perubahan cara kerja.

14. Rekomendasi Kebijakan

Pilihan 3 merupakan arah yang paling strategis.

RTRW Bali 2028–2048 perlu disusun sebagai transformasi tata ruang, bukan sekadar revisi dokumen RTRW.

Transformasi tersebut perlu dibangun berdasarkan prinsip:

Berbudaya — Berkelanjutan — Tangguh — Inklusif — Terintegrasi — Berbasis Data — Adaptif.

RTRW harus mampu menjaga keseimbangan antara:

Parahyangan – Pawongan – Palemahan

serta memperkuat keterhubungan:

Gunung – Daratan – Danau – Sungai – Pesisir – Laut.

15. Arah Transformasi RTRW Bali 2028–2048

Transformasi dapat dirumuskan melalui beberapa pergeseran paradigma.

16. Strategi Implementasi

Tahap 1 — Membangun basis data

Mengintegrasikan data spasial dan nonspasial sebagai fondasi penyusunan RTRW.

Tahap 2 — Memetakan kondisi dan tren

Menganalisis perubahan penggunaan lahan, penduduk, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, risiko bencana, budaya, dan kebutuhan ruang.

Tahap 3 — Menentukan visi ruang Bali 2048

Merumuskan kondisi ruang yang ingin dicapai dalam dua puluh tahun mendatang.

Tahap 4 — Menyusun skenario

Mengembangkan beberapa skenario perkembangan Bali berdasarkan perubahan ekonomi, lingkungan, demografi, teknologi, dan iklim.

Tahap 5 — Menetapkan struktur dan pola ruang

Menyusun struktur ruang dan pola ruang yang mendukung skenario terpilih.

Tahap 6 — Mengintegrasikan instrumen pengendalian

RTRW harus terhubung dengan RDTR, KKPR, PBG, kebijakan sektoral, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Tahap 7 — Konsultasi publik

Masyarakat diberikan akses terhadap data, peta, isu, alternatif, dan rancangan kebijakan melalui kanal konvensional dan digital.

Tahap 8 — Implementasi dan pengawasan

Rencana diterjemahkan menjadi program, investasi, kebijakan sektoral, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tahap 9 — Monitoring dan evaluasi

RTRW perlu dievaluasi berdasarkan perubahan kondisi dan indikator kinerja, sehingga tetap relevan terhadap perkembangan masa depan.

17. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan RTRW 2028–2048 tidak hanya diukur dari penetapan peraturan daerah.

Indikator yang perlu diperhatikan antara lain:

1. meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang;
2. berkurangnya konflik pemanfaatan ruang;
3. terjaganya kawasan lindung dan kawasan sensitif;
4. terlindunginya lahan pangan strategis;
5. meningkatnya ketahanan air dan energi;
6. meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;
7. meningkatnya kualitas transportasi dan konektivitas;
8. meningkatnya pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi;
9. meningkatnya kualitas lingkungan;
10. terjaganya kawasan dan nilai budaya Bali;
11. meningkatnya keterpaduan RTRW dan RDTR;
12. meningkatnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan;
13. meningkatnya partisipasi publik; dan
14. meningkatnya efektivitas pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

18. Call to Action

RTRW 2028–2048 adalah tentang Bali yang akan kita wariskan.

Rencana tata ruang bukan hanya tentang menentukan lokasi pembangunan.

Ia menentukan:

di mana kita tinggal, bagaimana kita bergerak, bagaimana ekonomi tumbuh, bagaimana air dan pangan dijaga, bagaimana lingkungan dilindungi, bagaimana budaya diwariskan, dan bagaimana Bali menghadapi perubahan.

Karena itu, penyusunan RTRW Bali 2028–2048 perlu menjadi proses bersama.

Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, desa adat, masyarakat, akademisi, profesional, dunia usaha, komunitas, dan generasi muda perlu memiliki ruang untuk memberikan gagasan dan masukan.

Melalui TARUBALI dan ekosistem MaSIKIAN, proses tersebut dapat dibangun secara lebih terbuka, informatif, dan terdokumentasi.

Kita tidak hanya merencanakan ruang untuk hari ini.

Kita sedang merencanakan ruang untuk Bali yang akan datang.

RTRW Bali 2028–2048 harus mampu menjaga apa yang tidak boleh hilang, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, dan membuka ruang bagi masa depan yang belum kita ketahui.

Menjaga Bali bukan berarti menghentikan perubahan.

Menjaga Bali berarti mengarahkan perubahan agar tetap selaras dengan nilai, daya dukung, dan jati diri Bali.

Sumber Utama

• Peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.
• Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan penataan ruang.
• Peraturan Daerah Provinsi Bali mengenai RTRW Provinsi Bali.
• Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah Provinsi Bali.
• Data spasial dan nonspasial Pemerintah Provinsi Bali.
• Kajian dan analisis penyusunan RTRW Provinsi Bali Tahun 2028–2048.
• Data lingkungan, kependudukan, ekonomi, infrastruktur, kebencanaan, kebudayaan, dan perkembangan wilayah Bali.

Catatan untuk Konsultasi Publik

Policy Brief 02 ini merupakan bahan awal komunikasi kebijakan dan konsultasi publik dalam rangka penyusunan RTRW Provinsi Bali Tahun 2028–2048.

Masukan masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, desa adat, akademisi, profesional, dunia usaha, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan arah kebijakan tata ruang Bali.

Mari bersama-sama merencanakan ruang Bali yang tetap berakar pada budaya, menjaga alam, memberikan ruang bagi kehidupan masyarakat, mendukung ekonomi yang berkualitas, dan siap menghadapi masa depan.