Rekonfigurasi Sistem Pusat Permukiman Provinsi Bali: Antara Dominasi Sarbagita dan Kebutuhan Keseimbangan Pembangunan Wilayah
Abstrak Sistem pusat permukiman merupakan instrumen strategis dalam pembentukan struktur ruang wilayah yang berkelanjutan. Namun, implementasinya di Provinsi Bali menunjukkan adanya ketimpangan spasial yang signifikan an
Moratorium Horizontal Investasi Pariwisata sebagai Instrumen Perlindungan Sistem Sosial–Ekologis Bali: Tata Kelola Nilai Publik, Keadilan Lingkungan, dan Integritas Penegakan Hukum
Abstrak Pertumbuhan investasi pariwisata di Bali dalam dua dekade terakhir telah menghasilkan manfaat ekonomi, namun sekaligus menimbulkan tekanan struktural terhadap lahan produktif, kawasan lindung, dan ruang hidup mas
Public Value Governance dalam Investasi Pariwisata Bali : Kerangka Negara dalam Menjaga Nilai Publik di Tengah Tekanan Modal Global
Abstrak Pembangunan pariwisata Bali selama beberapa dekade terakhir menunjukkan paradoks kebijakan: di satu sisi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan tekanan serius terhad
Keadilan Lingkungan dan Integritas Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Bali: Antara Sanksi Administratif dan Pertanggungjawaban Pidana
Abstract Kawasan konservasi di Bali memiliki nilai ekologis, sosial, dan spiritual yang strategis dalam menopang keberlanjutan pulau kecil yang rentan terhadap tekanan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran pe
Moratorium Pembangunan sebagai Instrumen Kepemimpinan Etis dan Kebijakan Darurat Berbasis Data di Provinsi Bali
Abstract Moratorium pembangunan di Provinsi Bali merupakan kebijakan darurat yang diambil untuk merespons kejenuhan pembangunan, degradasi lingkungan, dan tekanan sosial akibat overtourism. Artikel ini bertujuan menganal
Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Smart Governance Penataan Ruang Berbasis Nilai Lokal Bali
Abstrak Transformasi tata kelola penataan ruang di Provinsi Bali menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatnya risiko bencana dan konflik sosi
INTEGRASI SIMOJANG DALAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
Analisis Kebijakan dan Rencana Aksi Provinsi Bali 2026–2030 ABSTRAK Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bali masih menghadapi tantangan struktural berupa disparitas data geospasial, ego sektoral antarinstansi, ser
ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2025: EVALUASI MULTIDIMENSI DAN PROYEK PERUBAHAN BALI 2026
ABSTRAK Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan membawa perubahan mendasar dalam tata kelola penataan ruang di Indonesia, khususnya d
TRANSFORMASI RISET TATA RUANG DARI DOKUMEN STATIS MENUJU IMPLEMENTASI DINAMIS: REFLEKSI AWAL TAHUN 2026 DI PROVINSI BALI
ABSTRAK Memasuki awal tahun 2026, tantangan utama pembangunan daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, tidak terletak pada kekurangan kajian teknis, melainkan pada rendahnya tingkat hilirisasi riset tata ruang ke
Integrasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Abstrak Dinamika pembangunan nasional dan daerah menunjukkan adanya ketegangan struktural antara percepatan investasi dan perlindungan sumber daya lahan pertanian. Di Bali, tekanan alih fungsi lahan meningkat seiring dom
Krisis Pengelolaan Sampah di Bali Menjelang Penutupan TPA Suwung 23 Desember 2025: Analisis Regulasi, Risiko, Praktik Internasional, dan Refleksi Kolektif Menuju Sistem Ekonomi Sirkular
Abstrak Permasalahan sampah di Bali memasuki fase kritis seiring rencana penutupan TPA Suwung pada 23 Desember 2025. Artikel ini menganalisis kesiapan Bali dalam mengelola sampah pasca-TPA berbasis pada kerangka regulasi
Menghadapi Krisis Pengelolaan Sampah Bali 2025: Telaah Kebijakan, Tantangan Implementasi, dan Tanggung Jawab Pidana dalam Perspektif Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
ABSTRACT Krisis sampah merupakan salah satu tantangan lingkungan paling mendesak di Bali. Penutupan TPA Suwung yang dijadwalkan pada 23 Desember 2025 menandai titik krusial dalam sistem pengelolaan sampah. Tulisan ini be
