Tag: Bali

Artikel / Informasi Penataan Ruang / MaSIKIAN

Moratorium Horizontal Investasi Pariwisata sebagai Instrumen Perlindungan Sistem Sosial–Ekologis Bali: Tata Kelola Nilai Publik, Keadilan Lingkungan, dan Integritas Penegakan Hukum

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Pertumbuhan investasi pariwisata di Bali dalam dua dekade terakhir telah menghasilkan manfaat ekonomi, namun sekaligus menimbulkan tekanan struktural terhadap lahan produktif, kawasan lindung, dan ruang hidup masyarakat lokal. Konversi …

Moratorium Horizontal Investasi Pariwisata sebagai Instrumen Perlindungan Sistem Sosial–Ekologis Bali: Tata Kelola Nilai Publik, Keadilan Lingkungan, dan Integritas Penegakan Hukum Read More
Artikel / Informasi Penataan Ruang / Kearifan Lokal Bali / MaSIKIAN

Public Value Governance dalam Investasi Pariwisata Bali : Kerangka Negara dalam Menjaga Nilai Publik di Tengah Tekanan Modal Global

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Pembangunan pariwisata Bali selama beberapa dekade terakhir menunjukkan paradoks kebijakan: di satu sisi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan tekanan serius terhadap ruang, lingkungan, dan …

Public Value Governance dalam Investasi Pariwisata Bali : Kerangka Negara dalam Menjaga Nilai Publik di Tengah Tekanan Modal Global Read More
Artikel / Informasi Penataan Ruang / MaSIKIAN

Keadilan Lingkungan dan Integritas Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Bali: Antara Sanksi Administratif dan Pertanggungjawaban Pidana

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstract Kawasan konservasi di Bali memiliki nilai ekologis, sosial, dan spiritual yang strategis dalam menopang keberlanjutan pulau kecil yang rentan terhadap tekanan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran pemanfaatan ruang di …

Keadilan Lingkungan dan Integritas Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Bali: Antara Sanksi Administratif dan Pertanggungjawaban Pidana Read More
Artikel / Informasi Geospasial / Informasi Penataan Ruang / MaSIKIAN

Moratorium Pembangunan sebagai Instrumen Kepemimpinan Etis dan Kebijakan Darurat Berbasis Data di Provinsi Bali

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstract Moratorium pembangunan di Provinsi Bali merupakan kebijakan darurat yang diambil untuk merespons kejenuhan pembangunan, degradasi lingkungan, dan tekanan sosial akibat overtourism. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi moratorium berbasis data …

Moratorium Pembangunan sebagai Instrumen Kepemimpinan Etis dan Kebijakan Darurat Berbasis Data di Provinsi Bali Read More
Artikel / Informasi Penataan Ruang / Kearifan Lokal Bali / MaSIKIAN

Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Smart Governance Penataan Ruang Berbasis Nilai Lokal Bali

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Transformasi tata kelola penataan ruang di Provinsi Bali menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatnya risiko bencana dan konflik sosial-lingkungan. Reformasi Birokrasi (RB) yang …

Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Smart Governance Penataan Ruang Berbasis Nilai Lokal Bali Read More
Artikel / Informasi Geospasial / Informasi Penataan Ruang / MaSIKIAN

INTEGRASI SIMOJANG DALAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Analisis Kebijakan dan Rencana Aksi Provinsi Bali 2026–2030 ABSTRAK Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bali masih menghadapi tantangan struktural berupa disparitas data geospasial, ego sektoral antarinstansi, serta ketimpangan kapasitas kelembagaan. …

INTEGRASI SIMOJANG DALAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH Read More
Artikel / Informasi Penataan Ruang / MaSIKIAN

ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2025: EVALUASI MULTIDIMENSI DAN PROYEK PERUBAHAN BALI 2026

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

ABSTRAK Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan membawa perubahan mendasar dalam tata kelola penataan ruang di Indonesia, khususnya di …

ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2025: EVALUASI MULTIDIMENSI DAN PROYEK PERUBAHAN BALI 2026 Read More
Artikel / Informasi Penataan Ruang / MaSIKIAN

TRANSFORMASI RISET TATA RUANG DARI DOKUMEN STATIS MENUJU IMPLEMENTASI DINAMIS: REFLEKSI AWAL TAHUN 2026 DI PROVINSI BALI

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

ABSTRAK Memasuki awal tahun 2026, tantangan utama pembangunan daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, tidak terletak pada kekurangan kajian teknis, melainkan pada rendahnya tingkat hilirisasi riset tata ruang ke …

TRANSFORMASI RISET TATA RUANG DARI DOKUMEN STATIS MENUJU IMPLEMENTASI DINAMIS: REFLEKSI AWAL TAHUN 2026 DI PROVINSI BALI Read More
Artikel / Informasi Penataan Ruang / MaSIKIAN

Integrasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Dinamika pembangunan nasional dan daerah menunjukkan adanya ketegangan struktural antara percepatan investasi dan perlindungan sumber daya lahan pertanian. Di Bali, tekanan alih fungsi lahan meningkat seiring dominasi sektor pariwisata …

Integrasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Read More
Artikel / Informasi Penataan Ruang / MaSIKIAN

Krisis Pengelolaan Sampah di Bali Menjelang Penutupan TPA Suwung 23 Desember 2025: Analisis Regulasi, Risiko, Praktik Internasional, dan Refleksi Kolektif Menuju Sistem Ekonomi Sirkular

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Permasalahan sampah di Bali memasuki fase kritis seiring rencana penutupan TPA Suwung pada 23 Desember 2025. Artikel ini menganalisis kesiapan Bali dalam mengelola sampah pasca-TPA berbasis pada kerangka regulasi …

Krisis Pengelolaan Sampah di Bali Menjelang Penutupan TPA Suwung 23 Desember 2025: Analisis Regulasi, Risiko, Praktik Internasional, dan Refleksi Kolektif Menuju Sistem Ekonomi Sirkular Read More