Mari wujudkan Ruang Wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi hijau berbasis pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri kreatif dalam rangka menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dan filosofi Tri Hita Karana
Abstrak Pariwisata Bali berkembang di atas fondasi sistem sosial–ekologis yang kompleks dan saling terkait, di mana alam, budaya, dan tata kelola tradisional membentuk satu kesatuan yang utuh. Artikel ini bertujuan …
Pariwisata Bali sebagai Sistem Sosial–Ekologis : Menjaga Subak, Lahan, dan Lanskap sebagai Nilai Publik Tak Tergantikan Read MoreAbstrak Pembangunan pariwisata Bali selama beberapa dekade terakhir menunjukkan paradoks kebijakan: di satu sisi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan tekanan serius terhadap ruang, lingkungan, dan …
Public Value Governance dalam Investasi Pariwisata Bali : Kerangka Negara dalam Menjaga Nilai Publik di Tengah Tekanan Modal Global Read MoreAbstract Kawasan konservasi di Bali memiliki nilai ekologis, sosial, dan spiritual yang strategis dalam menopang keberlanjutan pulau kecil yang rentan terhadap tekanan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran pemanfaatan ruang di …
Keadilan Lingkungan dan Integritas Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Bali: Antara Sanksi Administratif dan Pertanggungjawaban Pidana Read MoreAbstract Lahan produktif merupakan elemen strategis dalam menopang kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi masyarakat, dan keseimbangan ekologis wilayah. Di Provinsi Bali, laju alih fungsi lahan produktif dan maraknya praktik kepemilikan lahan …
Perlindungan Lahan Produktif dan Larangan Kepemilikan Lahan secara Nominee di Provinsi Bali: Kerangka Kebijakan Daerah untuk Kedaulatan Pangan, Keadilan Agraria, dan Ketahanan Ekologis Read MoreAbstract Penguatan pengawasan investasi di Provinsi Bali pada awal 2026 menandai pergeseran paradigma kebijakan dari orientasi pertumbuhan kuantitatif menuju pembangunan berbasis kualitas, budaya, dan perlindungan ruang hidup masyarakat lokal. Artikel …
Pengawasan Investasi Berkualitas sebagai Instrumen Perlindungan Ruang Hidup dan Ekonomi Lokal di Bali Read MoreAbstract Pantai dan sempadan pantai di Bali memiliki makna multidimensional sebagai ruang ekologis, ruang publik, dan ruang suci dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam dinamika pembangunan pariwisata, kawasan ini menghadapi tekanan …
Pantai dan Sempadan Pantai sebagai Ruang Suci, Publik, dan Ekologis: Kerangka Kebijakan Perlindungan Terintegrasi dalam Penataan Ruang Bali Read MoreAnalisis Normatif dan Kebijakan atas Penghalangan Ruang Milik Umum Abstract Pelanggaran akses publik merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak langsung pada keadilan sosial, keselamatan publik, dan keberlanjutan …
Pelanggaran Akses Publik dalam Penataan Ruang Read MoreAbstract Moratorium pembangunan di Provinsi Bali merupakan kebijakan darurat yang diambil untuk merespons kejenuhan pembangunan, degradasi lingkungan, dan tekanan sosial akibat overtourism. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi moratorium berbasis data …
Moratorium Pembangunan sebagai Instrumen Kepemimpinan Etis dan Kebijakan Darurat Berbasis Data di Provinsi Bali Read MoreAbstrak Transformasi tata kelola penataan ruang di Provinsi Bali menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatnya risiko bencana dan konflik sosial-lingkungan. Reformasi Birokrasi (RB) yang …
Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Smart Governance Penataan Ruang Berbasis Nilai Lokal Bali Read MoreAnalisis Kebijakan dan Rencana Aksi Provinsi Bali 2026–2030 ABSTRAK Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bali masih menghadapi tantangan struktural berupa disparitas data geospasial, ego sektoral antarinstansi, serta ketimpangan kapasitas kelembagaan. …
INTEGRASI SIMOJANG DALAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH Read More