FGD I RDTR dan KP I KLHS Lima Kawasan Perkotaan di Kabupaten Buleleng

Singaraja – Menindaklanjuti permohonan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan teknis dari Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II serta Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Konsultasi Publik (KP) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Agenda strategis bauran (hybrid) ini dilaksanakan secara masif mencakup lima wilayah perencanaan sekaligus di Kabupaten Buleleng, yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Sawan, Kubutambahan, Tejakula, Banjar, dan Seririt. Forum ini ditujukan untuk membangun komitmen kewilayahan yang terarah serta menyelaraskan proyeksi pembangunan dengan instrumen perlindungan lingkungan hidup.

Agenda Pembahasan Utama:

1. Pemaparan usulan delineasi wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Banjar, Seririt, Sawan, Kubutambahan, dan Tejakula. 
2. Penjaringan isu strategis kewilayahan dan analisis isu pembangunan berkelanjutan (KLHS). 
3. Penyepakatan bersama Forum Penataan Ruang serta penandatanganan Berita Acara. 

Akses Portal Berkas & Ruang Virtual:
Seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat umum dapat mencermati berkas peta materi teknis serta bergabung secara daring melalui tautan resmi berikut:

• Tautan Materi Rapat: https://linktr.ee/RDTRBuleleng2026 
• Akses Daring (Zoom Meeting ID): 833 8838 1545 | Passcode: buleleng 

Detail Pelaksanaan Agenda:

• Hari / Tanggal: Senin, 5 Oktober 2026 
• Waktu: Pukul 09.00 WITA s.d. 16.00 WITA 
• Tempat Utama: Azana Style Hotel Lovina Bali, Seririt 
• Pimpinan Agenda: Bupati Buleleng bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng 

Partisipan Lintas Sektor Gabungan:
Rapat dihadiri luring oleh jajaran pimpinan daerah Kabupaten Buleleng, dinas teknis (DPUPRPerkim, Bappeda, DLH, Pertanian, Dishub, Satpol PP, DPMPTSP, Kominfosandi), Camat beserta seluruh Perbekel dan Lurah di 5 lokus kawasan perkotaan terkait. Serta dikawal daring oleh Fungsional Ahli Utama Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra, Ikatan Ahli Perencana (IAP) Bali, serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Bappeda, Dinas PUPRKim, Dinas LHK, Dinas Kelautan, Dinas Pertanian).