Memahami Sad Kerthi sebagai enam jalan memuliakan kehidupan Bali: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi. Artikel ini menghubungkan kearifan lokal dengan hubungan manusia, alam, kebudayaan, dan tanggung jawab penataan ruang untuk keberlanjutan Gumi Bali.

Policy brief tentang penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan tanah adat di kawasan pariwisata Bali, mencakup regulasi, enam materi KKL UNDIP, verifikasi empat lapis, penguatan GIS/WebGIS, TARUBALI, MaSIKIAN, dan rekomendasi aksi 12 bulan.

Memahami Desa Mawacara sebagai cara pandang terhadap keberagaman adat, kewenangan Desa Adat, dan konteks lokal di Bali. Artikel ini membahas hubungan Desa Mawacara dan Bali Mawacara, pembentukan awig-awig, serta tantangan menjaga kekhasan tradisi dalam tata kelola bersama.

Memahami Manik Ring Cucupu sebagai kearifan lokal Bali yang merefleksikan hubungan kehidupan dan wadahnya, manusia dan alam, serta Bhuana Alit dan Bhuana Agung. Artikel ini mengajak membaca arsitektur dan penataan ruang sebagai bagian dari upaya menjaga keselarasan lingkungan dan keberlanjutan Gumi Bali.

Perbandingan dan sinkronisasi Raperda RTRW, Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan, serta Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Provinsi Bali.

Penguatan zonasi tata ruang berbasis data, fakta lapangan, dan evaluasi regulasi sebagai dasar kepastian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Policy Brief ini membahas kebutuhan penajaman Sub-Zona Lindung dan Sub-Zona Budidaya, pengendalian intensitas pemanfaatan ruang, perlindungan fungsi ekologis, serta keterhubungan RDTR dengan sistem OSS.

Pemutakhiran data administrasi dan kewilayahan Provinsi Bali sebagai fondasi penyelenggaraan tata ruang yang akurat, konsisten, terintegrasi, dan berbasis geospasial. Policy Brief ini membahas data wilayah darat dan perairan, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, pulau, Desa Adat, serta Wewidangan Desa Adat dalam kerangka Satu Data dan pengembangan GISTARUBALI–MaSIKIAN.

Policy Brief 02 membahas arah transformasi RTRW Provinsi Bali Tahun 2028–2048 sebagai instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan budaya, kebutuhan pembangunan, pemerataan ekonomi, ketahanan wilayah, serta dinamika masa depan.

Policy Brief 01 membahas urgensi pembaruan regulasi Arsitektur Bali untuk menjawab perkembangan pembangunan, teknologi, lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan perubahan kerangka hukum, tanpa kehilangan nilai, identitas, karakter, dan taksu Bali. Policy brief ini menawarkan arah kebijakan yang mengintegrasikan budaya, tata ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, keberlanjutan, keselamatan, inklusivi

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) terus memperkuat langkah penyediaan dan penyebarluasan Informasi Geospasial (IG). Upaya ini merupakan bag