Update Status RTRW dan RDTR se-Provinsi Bali
Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) terus mengawal percepatan penetapan rencana tata ruang. Hingga 2 Februari 2026, koordinasi intensif terus
Transformasi Informasi Geospasial sebagai Infrastruktur Kebijakan dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Provinsi Bali yang Adaptif dan Berkelanjutan
Abstract Provinsi Bali menghadapi tekanan pemanfaatan ruang yang semakin kompleks akibat pertumbuhan pariwisata, urbanisasi, investasi, serta keterbatasan daya dukung ekologis dan sosial-budaya. Dalam konteks ini, Inform
Public Value Governance dalam Investasi Pariwisata Bali : Kerangka Negara dalam Menjaga Nilai Publik di Tengah Tekanan Modal Global
Abstrak Pembangunan pariwisata Bali selama beberapa dekade terakhir menunjukkan paradoks kebijakan: di satu sisi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan tekanan serius terhad
Pariwisata Bali sebagai Sistem Sosial–Ekologis : Menjaga Subak, Lahan, dan Lanskap sebagai Nilai Publik Tak Tergantikan
Abstrak Pariwisata Bali berkembang di atas fondasi sistem sosial–ekologis yang kompleks dan saling terkait, di mana alam, budaya, dan tata kelola tradisional membentuk satu kesatuan yang utuh. Artikel ini bertujuan untuk
Keadilan Lingkungan dan Integritas Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Bali: Antara Sanksi Administratif dan Pertanggungjawaban Pidana
Abstract Kawasan konservasi di Bali memiliki nilai ekologis, sosial, dan spiritual yang strategis dalam menopang keberlanjutan pulau kecil yang rentan terhadap tekanan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran pe
Perlindungan Lahan Produktif dan Larangan Kepemilikan Lahan secara Nominee di Provinsi Bali: Kerangka Kebijakan Daerah untuk Kedaulatan Pangan, Keadilan Agraria, dan Ketahanan Ekologis
Abstract Lahan produktif merupakan elemen strategis dalam menopang kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi masyarakat, dan keseimbangan ekologis wilayah. Di Provinsi Bali, laju alih fungsi lahan produktif dan maraknya pra
Pengawasan Investasi Berkualitas sebagai Instrumen Perlindungan Ruang Hidup dan Ekonomi Lokal di Bali
Abstract Penguatan pengawasan investasi di Provinsi Bali pada awal 2026 menandai pergeseran paradigma kebijakan dari orientasi pertumbuhan kuantitatif menuju pembangunan berbasis kualitas, budaya, dan perlindungan ruang
Pantai dan Sempadan Pantai sebagai Ruang Suci, Publik, dan Ekologis: Kerangka Kebijakan Perlindungan Terintegrasi dalam Penataan Ruang Bali
Abstract Pantai dan sempadan pantai di Bali memiliki makna multidimensional sebagai ruang ekologis, ruang publik, dan ruang suci dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam dinamika pembangunan pariwisata, kawasan ini menghad
Pelanggaran Akses Publik dalam Penataan Ruang
Analisis Normatif dan Kebijakan atas Penghalangan Ruang Milik Umum Abstract Pelanggaran akses publik merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak langsung pada keadilan sosial, keselamatan pub
Moratorium Pembangunan sebagai Instrumen Kepemimpinan Etis dan Kebijakan Darurat Berbasis Data di Provinsi Bali
Abstract Moratorium pembangunan di Provinsi Bali merupakan kebijakan darurat yang diambil untuk merespons kejenuhan pembangunan, degradasi lingkungan, dan tekanan sosial akibat overtourism. Artikel ini bertujuan menganal
Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Smart Governance Penataan Ruang Berbasis Nilai Lokal Bali
Abstrak Transformasi tata kelola penataan ruang di Provinsi Bali menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatnya risiko bencana dan konflik sosi
INTEGRASI SIMOJANG DALAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
Analisis Kebijakan dan Rencana Aksi Provinsi Bali 2026–2030 ABSTRAK Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bali masih menghadapi tantangan struktural berupa disparitas data geospasial, ego sektoral antarinstansi, ser