Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) terus mengawal percepatan penetapan rencana tata ruang. Hingga 2 Februari 2026, koordinasi intensif terus

Abstrak Penelitian ini menganalisis urgensi penerapan standar penataan utilitas dan ruang bebas vertikal dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai upaya melindungi kegiatan budaya di Bali, khususnya Bade Ngaben, Ogo

Refleksi atas Perencanaan Spasial, Pengendalian Risiko, dan Ketahanan Lingkungan di Bali I. Pendahuluan Bencana banjir yang melanda Bali pada 9–10 September 2025 menandai titik balik penting dalam praktik penataan ruang

I. Pendahuluan Peristiwa banjir besar yang melanda Bali pada 9–10 September 2025 menjadi titik balik penting dalam penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air di Pulau Dewata. Banjir ini tidak sekadar bencana alam, te

1. Pendahuluan Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal merupakan salah satu elemen penting dalam Peraturan Zonasi (PZ) yang melekat pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).Ketentuan ini memastikan bahwa setiap zona peruntuk

1. Pendahuluan Pembangunan sarana dan prasarana dasar di Bali, khususnya bangunan gedung, tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dan tata ruang, tetapi juga oleh keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyaraka

1. Pendahuluan Dalam rangka penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pemerintah pusat melalui Direktorat Bina Pen

1. Pendahuluan Ketentuan tata bangunan merupakan salah satu komponen penting dalam RDTR yang berfungsi menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta karakter visual kawasan.Sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peratur

1. Pendahuluan Intensitas pemanfaatan ruang merupakan parameter utama dalam peraturan zonasi (PZ) yang mengatur seberapa padat suatu zona dapat dibangun.Ketentuan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara ruang ter

1. Pendahuluan Aturan dasar dalam peraturan zonasi merupakan materi wajib dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berfungsi sebagai panduan hukum dan teknis untuk pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat tapak.Keten

1. Pendahuluan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan dokumen operasional yang menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota secara lebih rinci dan spasial. RDTR disusun untuk mengatur arah pembangunan

1. Pengantar Peraturan Zonasi (PZ) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem penataan ruang yang berfungsi mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 20