POLICY BRIEF 07 — MENATA ULANG KONSTRUKSI REGULASI ARSITEKTUR BALI
Kajian mengenai arah penggantian Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung, dengan menguji pilihan konstruksi regulasi, dasar kewenangan, materi muatan, serta hubungan Arsitektur Bali dengan bangunan gedung, penataan ruang, dan pemajuan kebudayaan.
Taksu dan Jati Diri Bali dalam Penataan Ruang dan Arsitektur: Merawat Jiwa Ruang Bali di Tengah Perubahan
Menggali Taksu, jati diri, dan kearifan lokal Bali sebagai landasan nilai dalam penyelenggaraan penataan ruang dan arsitektur bangunan gedung, agar pembangunan Bali tetap berkembang tanpa kehilangan hubungan dengan budaya, masyarakat, alam, dan tempatnya.
Keadilan Lingkungan dan Integritas Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Bali: Antara Sanksi Administratif dan Pertanggungjawaban Pidana
Abstract Kawasan konservasi di Bali memiliki nilai ekologis, sosial, dan spiritual yang strategis dalam menopang keberlanjutan pulau kecil yang rentan terhadap tekanan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran pe
Pantai dan Sempadan Pantai sebagai Ruang Suci, Publik, dan Ekologis: Kerangka Kebijakan Perlindungan Terintegrasi dalam Penataan Ruang Bali
Abstract Pantai dan sempadan pantai di Bali memiliki makna multidimensional sebagai ruang ekologis, ruang publik, dan ruang suci dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam dinamika pembangunan pariwisata, kawasan ini menghad
Pelanggaran Akses Publik dalam Penataan Ruang
Analisis Normatif dan Kebijakan atas Penghalangan Ruang Milik Umum Abstract Pelanggaran akses publik merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak langsung pada keadilan sosial, keselamatan pub
Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Smart Governance Penataan Ruang Berbasis Nilai Lokal Bali
Abstrak Transformasi tata kelola penataan ruang di Provinsi Bali menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatnya risiko bencana dan konflik sosi


