Menggali Taksu, jati diri, dan kearifan lokal Bali sebagai landasan nilai dalam penyelenggaraan penataan ruang dan arsitektur bangunan gedung, agar pembangunan Bali tetap berkembang tanpa kehilangan hubungan dengan budaya, masyarakat, alam, dan tempatnya.

Abstract Kawasan konservasi di Bali memiliki nilai ekologis, sosial, dan spiritual yang strategis dalam menopang keberlanjutan pulau kecil yang rentan terhadap tekanan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran pe

Abstract Pantai dan sempadan pantai di Bali memiliki makna multidimensional sebagai ruang ekologis, ruang publik, dan ruang suci dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam dinamika pembangunan pariwisata, kawasan ini menghad

Analisis Normatif dan Kebijakan atas Penghalangan Ruang Milik Umum Abstract Pelanggaran akses publik merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak langsung pada keadilan sosial, keselamatan pub

Abstrak Transformasi tata kelola penataan ruang di Provinsi Bali menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatnya risiko bencana dan konflik sosi

ABSTRAK Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan membawa perubahan mendasar dalam tata kelola penataan ruang di Indonesia, khususnya d

Pendahuluan Ruang hidup adalah wadah seluruh aktivitas manusia dan ekosistem yang harus dikelola secara berkelanjutan, adil, dan berkeadilan sosial. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa tanpa penataan ruang yang jelas da

Internalisasi konsep penataan ruang yang berwawasan lingkungan bertujuan untuk menciptakan ruang yang berkualitas dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat maupun sektoral.Penataan ruang berwawasan lingkungan perlu memp

Konsep Tri Hita Karana Bali merupakan sebuah Pulau Kecil yang tidak mempunyai sumber daya alam melimpah, dan tidak ada Industri strategis, sehingga modal pembangunannya adalah sektor pariwisata. Pariwisata Bali tumbuh ka

Peranan Desa Adat Dalam suatu proses pengembangan dan pembangunan wilayah yang berbudaya, keterlibatan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan dan instansi pemerintah hendaknya terintegrasi baik mulai dari pros