Perbandingan dan sinkronisasi Raperda RTRW, Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan, serta Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Provinsi Bali.

Penguatan zonasi tata ruang berbasis data, fakta lapangan, dan evaluasi regulasi sebagai dasar kepastian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Policy Brief ini membahas kebutuhan penajaman Sub-Zona Lindung dan Sub-Zona Budidaya, pengendalian intensitas pemanfaatan ruang, perlindungan fungsi ekologis, serta keterhubungan RDTR dengan sistem OSS.

Pemutakhiran data administrasi dan kewilayahan Provinsi Bali sebagai fondasi penyelenggaraan tata ruang yang akurat, konsisten, terintegrasi, dan berbasis geospasial. Policy Brief ini membahas data wilayah darat dan perairan, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, pulau, Desa Adat, serta Wewidangan Desa Adat dalam kerangka Satu Data dan pengembangan GISTARUBALI–MaSIKIAN.

Policy Brief 03 membahas transformasi digital penyelenggaraan penataan ruang melalui MaSIKIAN sebagai ekosistem data, informasi dan pengetahuan yang kolaboratif, interaktif, adaptif, dan naturalistik. Digitalisasi diarahkan untuk memperkuat integrasi data, informasi geospasial, kajian, partisipasi publik, pengambilan keputusan, serta pemantauan dan evaluasi penataan ruang Bali.

Policy Brief 02 membahas arah transformasi RTRW Provinsi Bali Tahun 2028–2048 sebagai instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan budaya, kebutuhan pembangunan, pemerataan ekonomi, ketahanan wilayah, serta dinamika masa depan.

Policy Brief 01 membahas urgensi pembaruan regulasi Arsitektur Bali untuk menjawab perkembangan pembangunan, teknologi, lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan perubahan kerangka hukum, tanpa kehilangan nilai, identitas, karakter, dan taksu Bali. Policy brief ini menawarkan arah kebijakan yang mengintegrasikan budaya, tata ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, keberlanjutan, keselamatan, inklusivi