Policy Brief - Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Adat di Kawasan Pariwisata Bali
Policy brief tentang penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan tanah adat di kawasan pariwisata Bali, mencakup regulasi, enam materi KKL UNDIP, verifikasi empat lapis, penguatan GIS/WebGIS, TARUBALI, MaSIKIAN, dan rekomendasi aksi 12 bulan.
POLICY BRIEF 07 β MENATA ULANG KONSTRUKSI REGULASI ARSITEKTUR BALI
Kajian mengenai arah penggantian Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung, dengan menguji pilihan konstruksi regulasi, dasar kewenangan, materi muatan, serta hubungan Arsitektur Bali dengan bangunan gedung, penataan ruang, dan pemajuan kebudayaan.
POLICY BRIEF 06 β TIGA RAPERDA, SATU ARSITEKTUR REGULASI RUANG BALI
Perbandingan dan sinkronisasi Raperda RTRW, Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan, serta Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Provinsi Bali.
POLICY BRIEF 05 β PENGUATAN ZONASI DAN KEPASTIAN PEMANFAATAN RUANG
Penguatan zonasi tata ruang berbasis data, fakta lapangan, dan evaluasi regulasi sebagai dasar kepastian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Policy Brief ini membahas kebutuhan penajaman Sub-Zona Lindung dan Sub-Zona Budidaya, pengendalian intensitas pemanfaatan ruang, perlindungan fungsi ekologis, serta keterhubungan RDTR dengan sistem OSS.
POLICY BRIEF 04 β DATA ADMINISTRASI DAN KEWILAYAHAN PROVINSI BALI
Pemutakhiran data administrasi dan kewilayahan Provinsi Bali sebagai fondasi penyelenggaraan tata ruang yang akurat, konsisten, terintegrasi, dan berbasis geospasial. Policy Brief ini membahas data wilayah darat dan perairan, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, pulau, Desa Adat, serta Wewidangan Desa Adat dalam kerangka Satu Data dan pengembangan GISTARUBALIβMaSIKIAN.
Policy Brief 03 β Digitalisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui MaSIKIAN
Policy Brief 03 membahas transformasi digital penyelenggaraan penataan ruang melalui MaSIKIAN sebagai ekosistem data, informasi dan pengetahuan yang kolaboratif, interaktif, adaptif, dan naturalistik. Digitalisasi diarahkan untuk memperkuat integrasi data, informasi geospasial, kajian, partisipasi publik, pengambilan keputusan, serta pemantauan dan evaluasi penataan ruang Bali.
Policy Brief 02 β Transformasi RTRW Bali 2028β2048
Policy Brief 02 membahas arah transformasi RTRW Provinsi Bali Tahun 2028β2048 sebagai instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan budaya, kebutuhan pembangunan, pemerataan ekonomi, ketahanan wilayah, serta dinamika masa depan.
Policy Brief 01 β Pembaruan Regulasi Arsitektur Bali: Menjaga Nilai, Memperkuat Identitas, dan Menjawab Tantangan Pembangunan Bali Masa Depan
Policy Brief 01 membahas urgensi pembaruan regulasi Arsitektur Bali untuk menjawab perkembangan pembangunan, teknologi, lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan perubahan kerangka hukum, tanpa kehilangan nilai, identitas, karakter, dan taksu Bali. Policy brief ini menawarkan arah kebijakan yang mengintegrasikan budaya, tata ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, keberlanjutan, keselamatan, inklusivi