Penguatan zonasi tata ruang berbasis data, fakta lapangan, dan evaluasi regulasi sebagai dasar kepastian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Policy Brief ini membahas kebutuhan penajaman Sub-Zona Lindung dan Sub-Zona Budidaya, pengendalian intensitas pemanfaatan ruang, perlindungan fungsi ekologis, serta keterhubungan RDTR dengan sistem OSS.

Pemutakhiran data administrasi dan kewilayahan Provinsi Bali sebagai fondasi penyelenggaraan tata ruang yang akurat, konsisten, terintegrasi, dan berbasis geospasial. Policy Brief ini membahas data wilayah darat dan perairan, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, pulau, Desa Adat, serta Wewidangan Desa Adat dalam kerangka Satu Data dan pengembangan GISTARUBALI–MaSIKIAN.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) terus mengawal percepatan penetapan rencana tata ruang. Hingga 2 Februari 2026, koordinasi intensif terus

Dalam Lontar Wrhaspati Tattwa, ditegaskan bahwa: "I Raga tan wenang wanehaken tanah i lara, kunang nika wanehaken ri sang lwirnya, yadiapin wanehaken, hilang ta nika phalaning subhakarma." (Artinya: Tanah bukan sekadar b