Policy Brief - Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Adat di Kawasan Pariwisata Bali
Policy brief tentang penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan tanah adat di kawasan pariwisata Bali, mencakup regulasi, enam materi KKL UNDIP, verifikasi empat lapis, penguatan GIS/WebGIS, TARUBALI, MaSIKIAN, dan rekomendasi aksi 12 bulan.
POLICY BRIEF 06 β TIGA RAPERDA, SATU ARSITEKTUR REGULASI RUANG BALI
Perbandingan dan sinkronisasi Raperda RTRW, Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan, serta Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Provinsi Bali.
POLICY BRIEF 05 β PENGUATAN ZONASI DAN KEPASTIAN PEMANFAATAN RUANG
Penguatan zonasi tata ruang berbasis data, fakta lapangan, dan evaluasi regulasi sebagai dasar kepastian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Policy Brief ini membahas kebutuhan penajaman Sub-Zona Lindung dan Sub-Zona Budidaya, pengendalian intensitas pemanfaatan ruang, perlindungan fungsi ekologis, serta keterhubungan RDTR dengan sistem OSS.
POLICY BRIEF 04 β DATA ADMINISTRASI DAN KEWILAYAHAN PROVINSI BALI
Pemutakhiran data administrasi dan kewilayahan Provinsi Bali sebagai fondasi penyelenggaraan tata ruang yang akurat, konsisten, terintegrasi, dan berbasis geospasial. Policy Brief ini membahas data wilayah darat dan perairan, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, pulau, Desa Adat, serta Wewidangan Desa Adat dalam kerangka Satu Data dan pengembangan GISTARUBALIβMaSIKIAN.
Update Status RTRW dan RDTR se-Provinsi Bali
Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) terus mengawal percepatan penetapan rencana tata ruang. Hingga 2 Februari 2026, koordinasi intensif terus
Revitalisasi Tarubali: Komitmen Bali Kendalikan Alih Fungsi Lahan Produktif
Dalam Lontar Wrhaspati Tattwa, ditegaskan bahwa: "I Raga tan wenang wanehaken tanah i lara, kunang nika wanehaken ri sang lwirnya, yadiapin wanehaken, hilang ta nika phalaning subhakarma." (Artinya: Tanah bukan sekadar b




