POLICY BRIEF 07 — MENATA ULANG KONSTRUKSI REGULASI ARSITEKTUR BALI
Kajian mengenai arah penggantian Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung, dengan menguji pilihan konstruksi regulasi, dasar kewenangan, materi muatan, serta hubungan Arsitektur Bali dengan bangunan gedung, penataan ruang, dan pemajuan kebudayaan.
POLICY BRIEF 06 — TIGA RAPERDA, SATU ARSITEKTUR REGULASI RUANG BALI
Perbandingan dan sinkronisasi Raperda RTRW, Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan, serta Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Provinsi Bali.
Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Bali dan Pengaruhnya terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung
1. Pendahuluan Pembangunan sarana dan prasarana dasar di Bali, khususnya bangunan gedung, tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dan tata ruang, tetapi juga oleh keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyaraka
Kemudahan Akses Penyedia Jasa dan Bantuan Konsultansi Teknis: Strategi Percepatan Implementasi PBG–SLF di Daerah
1. Pendahuluan Dalam rangka penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pemerintah pusat melalui Direktorat Bina Pen


