POLICY BRIEF 07 — MENATA ULANG KONSTRUKSI REGULASI ARSITEKTUR BALI
Kajian mengenai arah penggantian Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung, dengan menguji pilihan konstruksi regulasi, dasar kewenangan, materi muatan, serta hubungan Arsitektur Bali dengan bangunan gedung, penataan ruang, dan pemajuan kebudayaan.
Policy Brief 01 — Pembaruan Regulasi Arsitektur Bali: Menjaga Nilai, Memperkuat Identitas, dan Menjawab Tantangan Pembangunan Bali Masa Depan
Policy Brief 01 membahas urgensi pembaruan regulasi Arsitektur Bali untuk menjawab perkembangan pembangunan, teknologi, lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan perubahan kerangka hukum, tanpa kehilangan nilai, identitas, karakter, dan taksu Bali. Policy brief ini menawarkan arah kebijakan yang mengintegrasikan budaya, tata ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, keberlanjutan, keselamatan, inklusivi
Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Bali dan Pengaruhnya terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung
1. Pendahuluan Pembangunan sarana dan prasarana dasar di Bali, khususnya bangunan gedung, tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dan tata ruang, tetapi juga oleh keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyaraka


