Desa Mawacara: Keberagaman, Adat, dan Konteks Lokal
Memahami Desa Mawacara sebagai cara pandang terhadap keberagaman adat, kewenangan Desa Adat, dan konteks lokal di Bali. Artikel ini membahas hubungan Desa Mawacara dan Bali Mawacara, pembentukan awig-awig, serta tantangan menjaga kekhasan tradisi dalam tata kelola bersama.
POLICY BRIEF 07 — MENATA ULANG KONSTRUKSI REGULASI ARSITEKTUR BALI
Kajian mengenai arah penggantian Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung, dengan menguji pilihan konstruksi regulasi, dasar kewenangan, materi muatan, serta hubungan Arsitektur Bali dengan bangunan gedung, penataan ruang, dan pemajuan kebudayaan.
POLICY BRIEF 04 — DATA ADMINISTRASI DAN KEWILAYAHAN PROVINSI BALI
Pemutakhiran data administrasi dan kewilayahan Provinsi Bali sebagai fondasi penyelenggaraan tata ruang yang akurat, konsisten, terintegrasi, dan berbasis geospasial. Policy Brief ini membahas data wilayah darat dan perairan, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, pulau, Desa Adat, serta Wewidangan Desa Adat dalam kerangka Satu Data dan pengembangan GISTARUBALI–MaSIKIAN.
Desa Adat sebagai Pilar Tata Kelola Ruang dan Perlindungan Kawasan Suci di Bali: Integritas Regulasi, Keadilan Lingkungan, dan Kolaborasi Desa Dinas–Desa Adat
Abstrak Percepatan pembangunan dan investasi pariwisata di Bali menimbulkan tekanan signifikan terhadap ruang hidup masyarakat, terutama pada kawasan suci, pantai, sempadan pantai, dan ruang ekologis desa. Dalam konteks



