Pemutakhiran data administrasi dan kewilayahan Provinsi Bali sebagai fondasi penyelenggaraan tata ruang yang akurat, konsisten, terintegrasi, dan berbasis geospasial. Policy Brief ini membahas data wilayah darat dan perairan, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, pulau, Desa Adat, serta Wewidangan Desa Adat dalam kerangka Satu Data dan pengembangan GISTARUBALI–MaSIKIAN.

Menggali makna Taksu dan Jati Diri Bali sebagai bagian dari pengetahuan budaya untuk memahami hubungan antara nilai, manusia, alam, ruang, arsitektur, dan kehidupan. Literasi ini mengajak melihat jati diri Bali bukan sekadar bentuk dan ornamen, tetapi sebagai nilai yang terus dihidupi dan dikembangkan dalam perubahan zaman.

Menggali tradisi dan pemaknaan Mārkaṇḍeya dalam khazanah Bali sebagai pintu untuk memahami hubungan manusia, alam, tempat, dan kehidupan. Sebuah literasi awal untuk membaca Gumi Bali bukan sekadar wilayah, tetapi sebagai ruang kehidupan yang memiliki nilai spiritual, sosial, ekologis, dan budaya.

Menggali hubungan Bhuwana Agung dan Bhuwana Alit, serta makna Gumi Bali dan Jagat Bali sebagai ruang kehidupan. Literasi ini mengajak memahami penataan ruang dan arsitektur Bali bukan semata sebagai pengaturan fisik, tetapi sebagai bagian dari hubungan manusia, alam, budaya, spiritualitas, dan kehidupan antargenerasi.

Menggali Taksu, jati diri, dan kearifan lokal Bali sebagai landasan nilai dalam penyelenggaraan penataan ruang dan arsitektur bangunan gedung, agar pembangunan Bali tetap berkembang tanpa kehilangan hubungan dengan budaya, masyarakat, alam, dan tempatnya.

Policy Brief 01 membahas urgensi pembaruan regulasi Arsitektur Bali untuk menjawab perkembangan pembangunan, teknologi, lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan perubahan kerangka hukum, tanpa kehilangan nilai, identitas, karakter, dan taksu Bali. Policy brief ini menawarkan arah kebijakan yang mengintegrasikan budaya, tata ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, keberlanjutan, keselamatan, inklusivi

Kajian dan analisis awal penyusunan RTRW Provinsi Bali Tahun 2028–2048 dengan RTRW Provinsi Bali Tahun 2023–2043 sebagai baseline, meliputi Naskah Akademis, Buku Fakta dan Analisis, Buku Rencana, evaluasi, data pendukung, serta bahan konsultasi publik.

Kajian ilmiah populer mengenai analisis kritis paradoks pariwisata massal Bali, penegakan hukum larangan praktik nominee berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2026, serta peran multidimensional Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebag

Ringkasan Eksekutif Akselerasi pariwisata Bali pascapandemi membawa dampak ganda yang paradoks. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi meningkat tajam; namun di sisi lain, fenomena overtourism telah memicu krisis tata ruang d

Abstrak Lontar Asta Bumi merupakan salah satu sumber pengetahuan tradisional Bali yang mengatur tata cara pemilihan lahan, pengukuran ruang, serta zonasi pemukiman berbasis kosmologi dan etika ruang. Dalam konteks pemban

Abstrak Percepatan pembangunan dan investasi pariwisata di Bali menimbulkan tekanan signifikan terhadap ruang hidup masyarakat, terutama pada kawasan suci, pantai, sempadan pantai, dan ruang ekologis desa. Dalam konteks

Abstrak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang telah diundangkan 29 Oktober 2025 menandai pergeseran paradigma pengelolaan pariwisata