POLICY BRIEF 05 — PENGUATAN ZONASI DAN KEPASTIAN PEMANFAATAN RUANG
Penguatan zonasi tata ruang berbasis data, fakta lapangan, dan evaluasi regulasi sebagai dasar kepastian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Policy Brief ini membahas kebutuhan penajaman Sub-Zona Lindung dan Sub-Zona Budidaya, pengendalian intensitas pemanfaatan ruang, perlindungan fungsi ekologis, serta keterhubungan RDTR dengan sistem OSS.
Kemudahan Akses Penyedia Jasa dan Bantuan Konsultansi Teknis: Strategi Percepatan Implementasi PBG–SLF di Daerah
1. Pendahuluan Dalam rangka penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pemerintah pusat melalui Direktorat Bina Pen
Integrasi Tata Kelola Perizinan Ruang Sungai dengan PP 28 Tahun 2025: Menjaga Harmoni Alam dan Efisiensi Perizinan Berbasis Risiko
Pemerintah Indonesia terus memperkuat sistem perizinan nasional melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Peraturan ini menggantika