Perizinan berusaha memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan usaha di berbagai sektor, termasuk sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk memastikan proses perizinan berjalan efektif dan efisien, pemerintah Indonesia menerapkan PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam proses perizinan berusaha, dengan mempertimbangkan faktor risiko yang terkait dengan sektor ini.
A. Pendekatan Berbasis Risiko
PP Ini merupakan langkah progresif dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di sektor PUPR Berikut adalah beberapa manfaat signifikan pendekatan terebut:
1. Evaluasi Risiko yang Lebih Akurat
Dengan pendekatan berbasis risiko, pemerintah dapat melakukan evaluasi risiko secara lebih akurat terhadap berbagai kegiatan usaha sektor PUPR. Ini memungkinkan identifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek konstruksi atau pengelolaan sumber daya air dan jalan.
2. Pengelolaan Risiko yang Lebih Efektif
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko-risiko yang terkait, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah pengelolaan risiko yang lebih efektif. Ini termasuk penentuan perizinan yang sesuai dengan tingkat risikonya, serta pengembangan strategi pengawasan dan pemantauan yang tepat untuk mengurangi potensi risiko tersebut.
3. Keterlibatan Stakeholder yang Lebih Aktif
Pendekatan berbasis risiko juga mendorong keterlibatan aktif dari berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam proses evaluasi risiko, dapat tercipta kesepahaman yang lebih baik tentang sektor PUPR.
4. Peningkatan Kualitas Keputusan
Dengan dasar evaluasi risiko yang kuat, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan perizinan berusaha di sektor PUPR. Hal ini dapat membantu dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya. Dan juga mengurangi kemungkinan terjadinya masalah atau konflik selama pelaksanaan proyek.
5. Mendorong Inovasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Pendekatan berbasis risiko juga dapat mendorong inovasi dalam praktik-praktik bisnis dan pembangunan berkelanjutan di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan memahami dan mengelola risiko dengan baik, pelaku usaha dapat lebih mudah mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.
B. Subsektor PUPR
Pasal 80 dari Peraturan tersebut menyatakan bahwa Perizinan Berusaha di sektor PUPR terbagi ke dalam tiga subsektor utama. Berikut adalah gambaran singkat tentang cakupan subsektor dan ketentuan khusus yang berlaku:
1. Jasa Konstruksi
Subsektor jasa konstruksi merupakan cakupan dalam peraturan ini. Aktivitas dalam subsektor ini mencakup berbagai jenis layanan konstruksi, mulai dari konsultansi hingga pelaksanaan proyek konstruksi fisik. Ketentuan khusus dalam subsektor ini mungkin termasuk persyaratan untuk sertifikasi badan usaha konstruksi, lisensi untuk lembaga sertifikasi, dan persyaratan teknis tertentu yang relevan dengan jenis pekerjaan konstruksi tersebut.
2. Sumber Daya Air
Kegiatan dalam subsektor ini berkaitan dengan manajemen, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air, seperti sungai, danau, dan saluran irigasi. Ketentuan khusus dalam subsektor ini mungkin termasuk persyaratan izin penggunaan sumber daya air, standar keselamatan dan kelestarian lingkungan, serta kewajiban untuk melaporkan dampak lingkungan dari kegiatan yang bersangkutan.
3. Bina Marga
Kegiatan dalam subsektor ini mencakup perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, baik tol maupun non-tol. Ketentuan khusus dalam subsektor ini mungkin termasuk persyaratan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol atau non-tol. Serta standar teknis yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur jalan.
Setiap subsektor memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, oleh karena itu, ketentuan yang spesifik dan relevan tersebut untuk memastikan bahwa perizinan berusaha di setiap subsektor dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, peraturan ini memastikan bahwa aktivitas dalam sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan standar yang berlaku.
C. Persyaratan dan Kewajiban
Pasal 81 dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur tentang persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam subsektor tertentu. Berikut adalah rincian mengenai persyaratan dan kewajiban untuk masing-masing subsektor:
1. Subsektor Jasa Konstruksi:
- Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi: Dokumen resmi yang menunjukkan legalitas dan kelayakan suatu badan usaha untuk melakukan kegiatan konstruksi.
- Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) konstruksi: Bukti bahwa pelaku usaha memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan konstruksi.
- Registrasi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA): Persyaratan untuk badan usaha konstruksi asing yang ingin beroperasi di Indonesia.
- Lisensi lembaga sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK): Izin resmi untuk lembaga sertifikasi yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan sertifikasi terkait konstruksi.
- Lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi: Izin yang diperlukan oleh lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikasi profesional dalam bidang konstruksi.
2. Subsektor Sumber Daya Air:
- Izin penggunaan sumber daya air: Persyaratan untuk menggunakan dan mengelola sumber daya air, seperti sungai, danau, atau saluran irigasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Subsektor Bina Marga:
- Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non-tol: Persyaratan untuk menggunakan dan memanfaatkan bagian-bagian jalan yang tidak termasuk dalam jalan tol.
- Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol: Persyaratan untuk menggunakan dan memanfaatkan bagian-bagian jalan tol, yang mungkin melibatkan pembayaran tol atau kewajiban lainnya.
Dengan adanya ketentuan ini, pelaku usaha di setiap subsektor dapat memenuhi persyaratan dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan dari pelaksanaan proyek dalam sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Lampiran I dan II
Pasal 82 dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa semua informasi terkait dengan kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 tercantum dalam Lampiran I. Ini mencakup detail lengkap tentang persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha untuk sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik yang berdasarkan hasil analisis risiko maupun yang untuk menunjang kegiatan usaha.
Selain itu, Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 80, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 81, tercantum dalam Lampiran II. Lampiran II berisi informasi rinci tentang persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, serta prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan perizinan dalam sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kesimpulan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah langkah signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan berusaha di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan pendekatan berbasis risiko dan ketentuan yang jelas, harapannya dapat tercipta lingkungan usaha yang lebih kondusif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelaku usaha di sektor ini.
