Tujuan

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Bali, dirumuskan dengan kriteria:

  1. mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTRWN, RTR Kawasan Strategis Nasional melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat;
  2. mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali;
  3. mengakomodasi fungsi dan peran provinsi yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional;
  4. memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah Provinsi Bali;
  5. jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
  6. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Rumusan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Bali disusun, mengacu pada :

a. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Rumusan tujuan diturunkan dari Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Bali,  pada aspek keruangan yang akan dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRWP, karena RTRWP merupakan matra ruang dari RPJPD Provinsi Bali.

Visi pembangunan Provinsi  Bali baik dalam Perda No. 2 tahun 2019 tentang Perubahan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025 maupun Perda No. 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 Bali adalah :

“ NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

Visi “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” ini mengandung makna: “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala- Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Selanjutnya dalam Perda No. 2 tahun 2019 tentang Perubahan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025 maupun Perda No. 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 Bali adalah :

“ NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

Visi Pembangunan dalam perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sama sehingga Misi untuk mencapainya juga sama. Dalam Mewujudkan VISI tersebut ditempuh melalui 22 MISI Pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana.

b. Karakteristik Wilayah Provinsi Bali

Karakteristik wilayah Provinsi Bali dengan kearifan lokal dan budaya yang dimiliki menjadi perhatian dalam merumuskan tujuan penataan ruang wilayah provinsi sesuai potensi, permasalahan, peluang, tantangan, dan hambatan yang dihadapi dalam penataan ruangnya. Rumusan tujuan yang memperhatikan karakter wilayah relatif akan lebih mungkin dicapai.

Bentangan sejarah panjang Bali dari zaman ke zaman dengan sangat jelas menunjukkan bahwa para Leluhur/Tetua Bali sesungguhnya telah mewariskan suatu tatanan kehidupan ideal bagi Krama Bali. Tatanan kehidupan ideal itu berupa tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/keharmonisan antara tiga unsur utama, yaitu: Alam Bali, Manusia (Krama) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal bernapaskan agama Hindu, secara sakala dan niskala.

Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata cara kehidupan Krama Bali, sehingga pada puncaknya menghasilkan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali yang mataksu, bermartabat, dan bernilai tinggi. Inilah tatanan kehidupan Krama  Bali yang merupakan Genuine Bali.

Dengan karakteristik alam Bali, kehidupan Krama/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal telah menjadikan Bali pulau yang kecil namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan serta agung, suci, dan mataksu, sehingga menarik perhatian dunia.

Namun seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global, maka Bali mengalami dinamika perubahan tersebut  yang berpengaruh pada aspek demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek lingkungan, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Karakteristik wilayah Provinsi Bali tertuang pada  dasar pembangunan Bali/ atau yang telah dirumuskan dalam RPJMD Bali 2018-2023 yaitu terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)  sebagai modal dasar utama dan daya saing pembangunan Bali.

c. Tujuan Penataan Ruang Nasional

Rumusan tujuan, selain diturunkan dari visi dam misi pembangunan jangka panjang daerah dan karakter wilayah, juga harus dapat mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional.

Pasal 3 UU. No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa  Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

  1. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
  2. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
  3. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dalam Pasal 2 PP. 26 tahun 2008 tentang RTRWN dinyatakan bahwa Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan :

  1. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
  2. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
  3. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
  4. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
  6. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  7. keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
  8. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
  9. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Dengan demikian tujuan umum penataan ruang wilayah Provinsi Bali adalah  untuk mewujudkan Ruang wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Prinsip pencapaian tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Bali adalah :

  1. Terwujudnya ruang wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali dan berwawasan lingkungan berlandaskan Tri Hita Karana;
  2. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
  3. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
  4. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang;
  5. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  6. keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah kabupaten/kota;
  7. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
  8. pemanfaatan ruang yang tangga terhadap mitigasi dan adaptasi bencana

Sasaran penyusunan RTRWP Bali adalah :

  1. terarahnya struktur ruang wilayah;
  2. terarahnya pengelolaan kawasan lindung  atau berfungsi lindung;
  3. terarahnya pola pengembangan sistem  pusat-pusat permukiman perdesaan dan perkotaan;
  4. terarahnya pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan kawasan lainnya;
  5. terarahnya pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, dan pengairan/irigasi;
  6. terarahnya pengembangan kawasan-kawasan strategis provinsi; dan
  7. terarahnya kebijakan pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi: indikasi program utama, kebijakan-kebijakan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.
  8. terarahnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi : indikasi arahan peraturan zonasi sistm provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi