Kebijakan

Kebijakan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang harus memuat arahan dasar pengembangan sistem permukiman/perkotaan dalam wilayah provinsi, serta arahan dasar pengembangan sistem prasarana wilayah.

Kebijakan pengembangan struktur ruang pada Pasal 9 ayat (1) Perda 16 tahun 2009, mencakup:

  • pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis;
  • pengembangan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan; dan
  • peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana wilayah meliputi sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama, energi, telekomunikasi, prasarana lingkungan serta sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi.

Berdasarkan analisis dan sesuai dinamika yang berkembang maka kebijakan disesuaikan dengan kriteria perumusan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Muatan Kebijakan Struktur ruang, dikaitkan dengan analisis eksternal dan internal wilayah, maka  

  1. Tetap mengakomodasi muatan yang telah ada sebelumnya di Perda 16 tahun 2009
  2. Penghapusan kebijakan pengembangan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan, yang tidak termuat dalam Pedoman Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, namun karena muatannya strateginya dianggap penting untuk kepentingan Bali, muatan strategisnya diintegrasikan pada strategi pengembangan sistem perkotaan.
  3. Pengakomodasian Dinamika Eksternal visi, misi, dan program strategis Gubernur terkait pengembangan jaringan prasarana wilayah  :
    • Peningkatan konektivitas sistem jaringan transportasi internasional, nasional, dan dalam wilayah yg berisi kebutuhan pengembangan Multi Bandara (pembangunan bandar Udara Buleleng),  pembangunan pelabuhan Pariwisata, dan lainnya
    • Peningkatan jaringan prasarana wilayah terkait  kemandirian energi, energi bersih, pengembangan Bali Smart Island dan Wifi ke seluruh desa, pelestarian , perlindungan Sumber Daya Air (pelaksanan Wana kertih dan Danu Kertih).

Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan pengembangan pola ruang, harus memuat arahan dasar dalam pengembangan kawasan lindung, arahan dasar dalam pengembangan kawasan budidaya, serta arahan dasar dalam pengembangan kawasan strategis provinsi.

Didasarkan atas:

  1. rujukan peraturan lebih tinggi (RTRWN)
  2. penyesuaian dengan kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung sesuai arahan Pasal 6 ayat 1, PP. 13 Tahun 2017 ttg Perubahan atas PP. 26 Tahun 2008 ttg RTRWN :
  3. Akomodasi Misi Gubernur untuk mengembangan, memanfaatkan, dan mengelola kawasan lindung nasional dan kawasan lindung berbasis kearifan lokal sesuai filsafat sad kertih.
  4. Meningkatkan daya dukung DAS.