Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah provinsi adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya provinsi.

Rencana pola ruang wilayah provinsi, dirumuskan dengan kriteria:

  1. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah provinsi;
  2. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah provinsi dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
  3. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
  4. Mengacu rencana pola ruang nasional (RTRWN dan rencana rincinya) dan memperhatikan rencana pola ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
  5. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
  6. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. mengakomdasi penetapan kawasan berdasarkan kearifan lokal Bali
  8. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah provinsi bersangkutan;

Rencana pola ruang wilayah provinsi berfungsi:

  1. sebagai alokasi ruang untuk kawasan budidaya bagi berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi;
  2. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
  3. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
  4. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi.

Rencana pola ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

  1. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta minimal 1:250.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
  2. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format landscape atau portrait sesuai bentuk wilayah dan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut;
  3. Dalam peta rencana pola ruang wilayah provinsi perlu ditampilkan juga unsur dasar peta (batas administrasi, danau, sungai, dan garis pantai) dan rencana jaringan jalan;
  4. Kawasan lindung dan kawasan budi daya yang tidak dapat dipetakan dalam bentuk delineasi, karena terlalu kecil luasannya, digambarkan dalam bentuk simbol dan tetap dijelaskan dalam muatan RTRW Provinsi; dan
  5. Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.