Pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengawasan ini mencakup beberapa aspek penting yang perlu evaluasi secara terperinci.
A. Aspek Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan Pelaksanaan
Berikut adalah aspek-aspek pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang:
- Aspek Pengaturan Penataan Ruang: Pengawasan terhadap aspek ini meliputi evaluasi kinerja dalam penetapan peraturan dan keputusan terkait dengan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Pembinaan Penataan Ruang.
- Aspek Pembinaan Penataan Ruang: Evaluasi terhadap berbagai komponen dalam pembinaan penataan ruang, seperti:
- Koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang.
- Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terkait pelaksanaan penataan ruang.
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- Pelaksanaan penelitian, kajian, dan pengembangan.
- Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.
- Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
- Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat.
- Pengembangan profesi perencana tata ruang.
- Aspek Perencanaan Tata Ruang: Evaluasi kinerja dalam aspek perencanaan tata ruang mencakup ketersediaan dan kelengkapan muatan Rencana Tata Ruang (RTR).
- Aspek Pemanfaatan Ruang: Pengawasan pada aspek ini melibatkan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Ketersediaan Penguasaan Ruang (KKPR) dan Standar Pemanfaatan Penguasaan Ruang (SPPR).
- Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Evaluasi dalam aspek ini mencakup penilaian pelaksanaan KKPR, perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, serta penyelesaian sengketa penataan ruang.
B. Tata Cara Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan
Tata cara pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dilakukan melalui empat tahapan penting. Setiap tahapan memiliki prosedur yang terstruktur untuk memastikan efektivitas dan akurasi dalam penilaian kinerja. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut:
- Persiapan:
- Pembentukan tim pengawasan yang terdiri dari personel yang berkualifikasi dan berpengalaman dalam bidang penataan ruang.
- Pemberian informasi dan sosialisasi kepada anggota tim tentang tujuan, ruang lingkup, dan prosedur pengawasan.
- Penyiapan kuesioner dan sistem informasi yang akan digunakan selama proses pemantauan.
- Pemantauan:
- Pengisian kuesioner oleh tim pengawasan dan pengumpulan bukti dukung lainnya untuk menilai kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- Verifikasi hasil isian kuesioner dan bukti dukung melalui survei lapangan, wawancara, atau penelusuran data sekunder yang relevan.
- Evaluasi:
- Penilaian kinerja berdasarkan data dan informasi yang terkumpul selama proses pemantauan.
- Klarifikasi hasil penilaian untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan evaluasi.
- Identifikasi kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan standar yang telah berlaku.
- Analisis keterkaitan antara indikator kinerja untuk mengevaluasi interaksi antar aspek pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- Pelaporan:
- Perumusan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan dan perbaikan lanjutan.
- Penyusunan laporan hasil pengawasan yang mencakup temuan, analisis, rekomendasi, dan kesimpulan.
- Penyampaian laporan hasil pengawasan kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangan masing-masing untuk tindak lanjut dan implementasi rekomendasi yang diberikan.
Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dapat terlaksana secara sistematis dan menyeluruh untuk mencapai tujuan penataan ruang.
C. Pengawasan Khusus Penataan Ruang
Pengawasan khusus penataan ruang menjadi penting dalam menangani kondisi darurat atau permasalahan yang memerlukan tindakan segera. Dalam hal ini, kondisi khusus merujuk pada situasi yang bersifat mendesak dan membutuhkan prioritas penanganan, yang dapat muncul dari penilaian kinerja atau laporan masyarakat.
Penilaian Kinerja dan Laporan Masyarakat
- Hasil Penilaian Kinerja: Penilaian kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dapat mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan tindakan segera. Kondisi yang dianggap ekstrem, berdampak besar, atau strategis nasional dapat menjadi fokus pengawasan khusus.
- Laporan Masyarakat: Pengawasan khusus juga dapat berupa laporan atau aduan dari masyarakat tentang masalah yang signifikan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Perhatian publik terhadap masalah tertentu dapat mendorong pelaksanaan pengawasan khusus untuk menanggapi kebutuhan dan keprihatinan mereka.
Tanggapan Terhadap Kondisi Khusus
- Prioritas Penanganan: Pengawasan khusus akan menetapkan permasalahan yang harus tertangani dengan prioritas tinggi. Perlu tindakan cepat dan efektif untuk mengatasi situasi yang mendesak dan memiliki dampak besar.
- Koordinasi antar Pihak: Dalam menghadapi kondisi khusus, koordinasi antara instansi terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting. Perlu sinergi dan kolaborasi untuk mencapai solusi yang efektif.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pengawasan khusus harus secara terbuka dan transparan kepada publik. Akuntabilitas dalam mengambil tindakan dan mengatasi permasalahan harus terjaga untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Pengawasan khusus penataan ruang menjadi instrumen penting dalam menangani permasalahan yang mendesak dan signifikan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Dengan tanggapan yang tepat dan terkoordinasi, masalah dapat terselesaikan secara efektif demi kepentingan bersama.
D. Kedudukan Pengawasan Khusus dalam Pengawasan Kinerja Pengaturan Pembinaan Pelaksanaan
Pengawasan khusus dilakukan sebagai tindaklanjut dari hasil pengawasan penataan ruang terhadap kinerja TURBINLAK dan/atau aduan masyarakat. Adapun perbedaan pengawasan penataan ruang dan pengawasan khusus dapat dilihat pada table dibawah ini.
