Pada umumnya, Upaya dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali dalam mengatasi isu dan tantangan pengembangan infrastruktur akan mencakup beberapa aspek strategis. Berikut adalah beberapa upaya dan arah kebijakan yang umumnya dapat diimplementasikan:
- Perencanaan Infrastruktur Terpadu:
- Menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang terpadu, memperhitungkan kebutuhan dan prioritas wilayah, serta berfokus pada pengembangan berkelanjutan.
- Penguatan Penataan Ruang:
- Menyusun kebijakan penataan ruang yang efektif untuk memastikan penggunaan lahan yang optimal, meminimalkan konflik kepentingan, dan mempromosikan pengembangan kawasan yang terintegrasi.
- Peningkatan Kualitas Perumahan:
- Memastikan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk pembangunan perumahan yang ramah lingkungan dan berkeberlanjutan.
- Pengembangan Kawasan Permukiman:
- Mengidentifikasi dan mengembangkan kawasan permukiman yang memadai, memastikan aksesibilitas, dan menyediakan fasilitas umum seperti taman, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
- Peningkatan Konektivitas:
- Memperkuat jaringan transportasi dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memudahkan mobilitas masyarakat.
- Pemberdayaan Masyarakat:
- Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait infrastruktur, agar kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
- Pengelolaan Bencana Alam:
- Menerapkan strategi mitigasi bencana alam dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, mengingat Bali terletak di daerah yang rentan terhadap bencana alam.
- Pemanfaatan Teknologi:
- Mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
- Kerjasama antar Pihak:
- Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendukung pembiayaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur.
- Pemantauan dan Evaluasi:
- Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan dan perubahan strategi sesuai dengan perkembangan situasi.
Implementasi upaya dan arah kebijakan ini dapat membantu Dinas PUPRKIM Provinsi Bali mengatasi isu dan tantangan dalam pengembangan infrastruktur dengan memastikan bahwa pembangunan telah sesuai secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
