Pada tahun 2023, Provinsi Bali mengambil langkah berani dalam mengatur dan mengarahkan perkembangan wilayahnya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (RTRWP Bali 2023-2043). Perda ini adalah panduan utama dalam mengelola ruang di Bali dan memiliki ruang lingkup yang mencakup berbagai aspek yang sangat penting. Artikel ini akan menguraikan ruang lingkup dari Perda RTRWP Bali 2023-2043, yang mencakup:
1. Wilayah
Wilayah adalah fondasi utama dalam perencanaan tata ruang. Perda RTRWP Bali 2023-2043 mengidentifikasi dan mendefinisikan wilayah-wilayah di Provinsi Bali yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengaturan tata ruang, termasuk wilayah pesisir, perkotaan, pedesaan, dan lainnya.
2. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah
Perda ini menetapkan tujuan, kebijakan, dan strategi untuk mengarahkan penggunaan lahan di Provinsi Bali selama periode 2023-2043. Ini meliputi aspek-aspek seperti pelestarian lingkungan, pengembangan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan.
3. Rencana Struktur Ruang Wilayah
Rencana Struktur Ruang Wilayah merinci gambaran umum tentang bagaimana ruang di Provinsi Bali akan diatur. Ini mencakup pengembangan wilayah, pemukiman, infrastruktur, dan aspek-aspek penting lainnya yang membentuk struktur wilayah.
4. Rencana Pola Ruang Wilayah
Pola ruang wilayah adalah panduan mengenai penggunaan lahan yang lebih rinci. Perda ini menetapkan pola ruang wilayah yang merinci zona-zona tertentu untuk penggunaan seperti pertanian, perumahan, industri, pariwisata, dan lainnya.
5. Kawasan Strategis Provinsi
Perda RTRWP Bali 2023-2043 mengidentifikasi kawasan-kawasan strategis di Provinsi Bali yang memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah. Ini termasuk kawasan pariwisata, kawasan perlindungan alam, dan kawasan-kawasan khusus lainnya.
6. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah
Arahan ini memberikan panduan tentang bagaimana lahan di Provinsi Bali dapat dimanfaatkan dengan optimal sesuai dengan tujuan-tujuan perencanaan tata ruang. Ini melibatkan pembagian lahan untuk berbagai penggunaan seperti pemukiman, pertanian, hutan, dan lainnya.
7. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Arahan ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ini termasuk pembatasan dan persyaratan untuk pengembangan lahan di wilayah-wilayah tertentu.
8. Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan
Salah satu elemen kunci dari Perda RTRWP Bali 2023-2043 adalah partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dalam proses perencanaan tata ruang. Ini memastikan bahwa kepentingan masyarakat dipertimbangkan dan bahwa implementasi RTRWP mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka.
Perda RTRWP Bali 2023-2043 adalah langkah signifikan dalam mengarahkan pembangunan wilayah di Provinsi Bali menuju keberlanjutan, kesejahteraan, dan keadilan. Ruang lingkup yang luas mencakup semua aspek yang relevan dalam pengelolaan ruang di pulau ini, dan implementasinya akan memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Dengan perencanaan yang bijaksana dan berkelanjutan, Provinsi Bali dapat terus berkembang sambil mempertahankan keindahan alam dan warisan budayanya yang kaya.
