Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL): Landasan Teknis Penataan Ruang yang Berkelanjutan di Bali
Penataan ruang dan bangunan bukan sekadar urusan fisik arsitektur atau estetika kota, melainkan merupakan bagian integral dari perwujudan ruang hidup yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini diatur secara
Pemahaman Dasar tentang Data dan Informasi Geospasial: Fondasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Ruang di Bali
Dalam era digital dan transformasi tata kelola pembangunan, data geospasial dan informasi geospasial menjadi komponen krusial dalam setiap proses perumusan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan rua
Memperkuat Landasan Hukum Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Informasi Geospasial di Provinsi Bali
Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi hukum penyelenggaraan penataan ruang dan informasi geospasial. Landasan hukum yang kuat menjadi k
Analisis Potensi dan Permasalahan Regional dan Global: Tantangan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali ke Depan
Dinamika kehidupan di tingkat lokal, nasional, dan global terus bergerak cepat dan memunculkan beragam tantangan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. Dalam dokumen st
Landasan Filosofi Pembangunan Bali 2025–2030: Menyatu dengan Alam, Menyucikan Sad Kerthi
Visi pembangunan Bali lima tahun ke depan, periode 2025–2030, berakar kuat pada warisan luhur para leluhur dan tetua Bali yang menanamkan kesadaran mendalam akan hubungan sakral antara manusia dan alam. Leluhur memberika
Bali Era Baru: Melanjutkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana
Pembangunan Bali dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru” telah dilaksanakan secara konsisten selama periode 2018–2023. Lima tahun perjalanan ini menjadi t
Integrasi Tata Kelola Perizinan Ruang Sungai dengan PP 28 Tahun 2025: Menjaga Harmoni Alam dan Efisiensi Perizinan Berbasis Risiko
Pemerintah Indonesia terus memperkuat sistem perizinan nasional melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Peraturan ini menggantika
Tata Kelola Perizinan Kegiatan di Ruang Sungai: Menjaga Harmoni Alam dan Kepastian Hukum
Sungai merupakan sumber kehidupan sekaligus sistem ekologis yang sangat penting bagi keberlanjutan wilayah Bali. Di balik perannya sebagai penyedia air, sarana transportasi, dan pengatur iklim mikro, sungai juga memiliki
Refleksi Pasca Banjir Bali 10 September 2025: Mengembalikan Kesadaran akan Fungsi Sempadan Sungai
Banjir besar yang melanda Bali pada 10 September 2025 menjadi peringatan keras bagi semua pihak — pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan krama Bali — tentang pentingnya kembali menata hubungan manusia dengan alam. Hujan
Sadkṛti: Kearifan Ekologis dan Spiritual Bali dalam Menjaga Harmoni Alam
Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim dan degradasi lingkungan, masyarakat Bali sesungguhnya telah memiliki fondasi konseptual yang kokoh dalam menjaga kelestarian alam. Ajaran tersebut tertuang dalam konsep Sadkṛt
Analisis dan Strategi Pengurangan Risiko Bencana Pasca Banjir Bali 10 September 2025
Hujan ekstrem yang melanda Bali pada 9–10 September 2025 menyebabkan banjir dahsyat di berbagai wilayah, termasuk Denpasar, Badung, Gianyar, Jembrana, dan sekitarnya. Akibatnya, puluhan jiwa hilang atau terluka, ribuan r
Mengukir Bali sebagai Pulau Model IG: Lima Strategi Pasca Sosialisasi Pengelolaan Data Geospasial Berkualitas
Sosialisasi “Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Berkualitas” yang diselenggarakan pada 1 Oktober 2025 semabagaimana tautan https://s.id/sosialisasiDGIGberkualitas menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi
