Mari wujudkan Ruang Wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan Wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.
Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakanoleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Bogor (1/10), Badan Informasi dan Geospasial (BIG) melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas melakukan kegiatan FGD Pemetaan Integrasi Neraca Sumberdaya Alam untuk dukungan penyusunan KLHS Kabupaten /Kota yang dilaksanakan …
Integrasi Neraca Sumber Daya Alam untuk Dukungan KLHS Kabupaten/Kota Read MoreBahwa untuk mewujudkan kepastian hukum penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten/kota, diperlukan pengaturan percepatan penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang dan peraturan …
Pedoman Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Read More