Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali
Mari wujudkan Ruang Wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi hijau berbasis pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri kreatif dalam rangka menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dan filosofi Tri Hita Karana
merupakan karangan faktual secara lengkap terkait penataan ruang dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak (melalui koran, majalah, buletin, dsb) dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur.
Pendahuluan Akselerasi pembangunan infrastruktur dan pariwisata di Provinsi Bali ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memacu denyut nadi perekonomian daerah; di sisi lain, ia berpotensi memicu deviasi tata …
Mengurai Anatomi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang: Tinjauan Hukum Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021 dan Implikasinya di Bali Read More
Kajian ilmiah populer mengenai analisis kritis paradoks pariwisata massal Bali, penegakan hukum larangan praktik nominee berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2026, serta peran multidimensional Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai benteng perlindungan peradaban spiritual pulau.
PARADOKS PARIWISATA MASSAL BALI:Rekonfigurasi Spasial, Larangan Praktik Nominee, dan Perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Pasca-Regulasi 2026 Read MoreRingkasan Eksekutif Akselerasi pariwisata Bali pascapandemi membawa dampak ganda yang paradoks. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi meningkat tajam; namun di sisi lain, fenomena overtourism telah memicu krisis tata ruang dan …
Overtourism dan Alarm Krisis Ruang Bali: Urgensi Pengendalian Investasi dan Rekonfigurasi Tata Ruang Wilayah Read MoreStudi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee Abstract Alih fungsi lahan pertanian produktif merupakan …
Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif di Bali: Penguatan Ketahanan Pangan, Perlindungan Lanskap Budaya, dan Pencegahan Praktik Nominee Read MoreAbstract Wilayah pesisir Bali memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai ruang ekologis dan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sakral yang terkait erat dengan praktik keagamaan dan budaya masyarakat. Terbitnya Peraturan …
Implementasi Kebijakan Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai di Bali: Pendekatan Tata Kelola Kolaboratif Berbasis Kearifan Lokal dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 Read MoreAbstrak Lontar Asta Bumi merupakan salah satu sumber pengetahuan tradisional Bali yang mengatur tata cara pemilihan lahan, pengukuran ruang, serta zonasi pemukiman berbasis kosmologi dan etika ruang. Dalam konteks pembangunan …
Lontar Asta Bumi dan Rekonsiliasi Tata Ruang Bali: Kualitas Tanah, Sikut Tradisional, dan Knowledge Governance dalam Standar Teknis Modern Read MoreAbstrak Pertumbuhan investasi pariwisata di Bali dalam dua dekade terakhir telah menghasilkan manfaat ekonomi, namun sekaligus menimbulkan tekanan struktural terhadap lahan produktif, kawasan lindung, dan ruang hidup masyarakat lokal. Konversi …
Moratorium Horizontal Investasi Pariwisata sebagai Instrumen Perlindungan Sistem Sosial–Ekologis Bali: Tata Kelola Nilai Publik, Keadilan Lingkungan, dan Integritas Penegakan Hukum Read MoreAbstract Provinsi Bali menghadapi tekanan pemanfaatan ruang yang semakin kompleks akibat pertumbuhan pariwisata, urbanisasi, investasi, serta keterbatasan daya dukung ekologis dan sosial-budaya. Dalam konteks ini, Informasi Geospasial (IG) tidak lagi …
Transformasi Informasi Geospasial sebagai Infrastruktur Kebijakan dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Provinsi Bali yang Adaptif dan Berkelanjutan Read MoreAbstrak Percepatan pembangunan dan investasi pariwisata di Bali menimbulkan tekanan signifikan terhadap ruang hidup masyarakat, terutama pada kawasan suci, pantai, sempadan pantai, dan ruang ekologis desa. Dalam konteks ini, Desa …
Desa Adat sebagai Pilar Tata Kelola Ruang dan Perlindungan Kawasan Suci di Bali: Integritas Regulasi, Keadilan Lingkungan, dan Kolaborasi Desa Dinas–Desa Adat Read MorePemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) terus mengawal percepatan penetapan rencana tata ruang. Hingga 2 Februari 2026, koordinasi intensif terus dilakukan untuk …
Update Status RTRW dan RDTR se-Provinsi Bali Read More