Perkembangan Wilayah di Provinsi Bali: Identifikasi Permasalahan dan Solusi

Pendahuluan

Provinsi Bali, sebagai salah satu destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia, mengalami perkembangan wilayah yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, pertumbuhan yang cepat juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu kita antisipasi secara efektif untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perkembangan wilayah di Bali, mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan mengusulkan solusi untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut.

1. Dinamika Perkembangan Wilayah

1.1. Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian Bali selama beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan yang pesat dalam sektor ini telah membawa dampak signifikan, baik secara positif maupun negatif, terhadap wilayah, lingkungan, dan masyarakat Bali. Berikut ini adalah analisis tentang pertumbuhan sektor pariwisata di Bali:

1. Peningkatan Jumlah Wisatawan

• Bali telah menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan dari berbagai negara di seluruh dunia. Pertumbuhan ini terdorong oleh promosi pariwisata yang agresif, peningkatan konektivitas udara, dan citra Bali sebagai tujuan liburan yang menarik.
• Data menunjukkan peningkatan yang stabil dalam jumlah kedatangan wisatawan internasional dan domestik setiap tahunnya. Wisatawan asing umumnya berasal dari Australia, Cina, Jepang, dan Eropa, sementara wisatawan domestik berasal dari berbagai kota di Indonesia.

2. Pembangunan Infrastruktur Pariwisata

• Untuk mengakomodasi jumlah wisatawan yang terus meningkat, Bali telah melihat pembangunan infrastruktur pariwisata yang pesat. Ini termasuk pembangunan hotel, resor, restoran, tempat belanja, dan fasilitas pendukung lainnya.
• Pembangunan infrastruktur pariwisata tidak hanya terbatas pada wilayah pantai utama seperti Kuta, Seminyak, dan Nusa Dua, tetapi juga telah merambah ke daerah-daerah pedalaman dan pegunungan.

3. Dampak terhadap Lingkungan dan Sosial

• Sementara pertumbuhan sektor pariwisata telah membawa manfaat ekonomi bagi Bali, dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial juga semakin terasa. Pembangunan infrastruktur pariwisata telah menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk penurunan kualitas air dan tanah, kerusakan terumbu karang, dan peningkatan polusi udara.
• Selain itu, pertumbuhan pariwisata juga telah mengubah sosial dan budaya Bali secara signifikan. Pengaruh globalisasi, komersialisasi budaya, dan peningkatan urbanisasi telah mengakibatkan perubahan dalam gaya hidup, nilai-nilai tradisional, dan struktur sosial masyarakat Bali.

1.2. Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota

Urbanisasi dan pertumbuhan kota di Bali merupakan fenomena yang signifikan yang mempengaruhi perkembangan wilayah secara keseluruhan. Dalam tinjauan ini, akan dibahas faktor-faktor yang mendorong urbanisasi, dampaknya terhadap infrastruktur, lingkungan, dan masyarakat lokal di Bali.

Berikut adalah faktor-faktor yang Mendorong Urbanisasi:

1. Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Bali, terutama dalam sektor pariwisata , telah menjadi magnet bagi penduduk dari wilayah lain di Indonesia untuk mencari peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.
2. Peningkatan Urbanisasi: Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, terjadi peningkatan urbanisasi karena Bali menjadi destinasi yang menarik bagi penduduk dari daerah-daerah sekitarnya yang mencari pekerjaan dan peluang pendidikan.
3. Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, jaringan listrik, dan air bersih, telah mendukung pertumbuhan kota dan urbanisasi dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup.
4. Pendidikan dan Kesehatan: Adanya akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan di kota-kota besar Bali menjadi daya tarik tambahan bagi penduduk dari wilayah sekitarnya.

Sedanglan dampak Urbanisasi, mencakup: antara lain:

1. Tekanan pada Infrastruktur: Pertumbuhan kota dan urbanisasi menyebabkan peningkatan tekanan pada infrastruktur.
2. Kehancuran Lingkungan: Pembangunan perkotaan yang cepat dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan, polusi udara, dan penurunan kualitas air.
3. Masalah Sosial: Urbanisasi juga membawa masalah sosial yang dapat memperburuk kondisi sosial masyarakat lokal.
4. Peningkatan Biaya Hidup: Peningkatan urbanisasi sering kali diikuti oleh peningkatan biaya hidup yang dapat menyulitkan masyarakat lokal yang kurang mampu.

Solusi dan Rekomendasi:

1. Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah perlu terus mengembangkan infrastruktur perkotaan untuk mengakomodasi pertumbuhan kota dan urbanisasi yang cepat.
2. Pengelolaan Lingkungan: Penting untuk mengimplementasikan kebijakan dan program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk melindungi dan memulihkan ekosistem alam yang terpengaruh oleh urbanisasi.
3. Program Perumahan Terjangkau: Pemerintah dapat memperkenalkan program perumahan terjangkau untuk membantu masyarakat lokal mendapatkan akses ke perumahan yang layak dengan harga terjangkau.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan program kesejahteraan sosial dapat membantu mengurangi masalah sosial yang terkait dengan urbanisasi.

1.3. Perubahan Lingkungan

Perubahan lingkungan alam di Bali merupakan isu yang mendesak dan memerlukan evaluasi mendalam untuk memahami dampaknya. Juga mengidentifikasi langkah-langkah untuk melindungi dan memulihkan lingkungan.

Deforestasi, atau hilangnya hutan secara besar-besaran, telah menjadi masalah serius di Bali akibat pertumbuhan pembangunan dan kebutuhan akan lahan untuk pertanian, perumahan, dan industri. Penebangan liar dan konversi hutan menjadi lahan non-hutan telah menyebabkan hilangnya habitat satwa liar, penurunan kualitas udara, dan meningkatnya risiko bencana alam seperti tanah longsor dan banjir.

Degradasi lahan, yang meliputi erosi tanah, penurunan kesuburan tanah, dan kerusakan ekosistem, juga menjadi masalah yang serius di Bali. Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, urbanisasi yang cepat, dan penggunaan lahan yang tidak bijaksana telah menyebabkan degradasi lahan yang signifikan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian, peningkatan risiko bencana alam, dan kerugian ekosistem yang tak tergantikan.

Penurunan kualitas air, terutama di sungai dan danau, menjadi masalah lain yang terjadi di Bali. Polusi air dari limbah domestik, limbah industri, dan penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan telah mencemari sumber air, mengancam kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem air.

Bali memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi, letusan gunung berapi, dan banjir. Perubahan lingkungan alam dapat meningkatkan risiko dan dampak bencana alam tersebut, menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar.

Langkah-langkah Pengelolaan dan Penanggulangan

Berikut adalah langkah-langkah ntuk mengatasi perubahan lingkungan alam di Bali :

1. Konservasi Hutan: Melakukan konservasi hutan yang ketat untuk menghentikan deforestasi dan mendukung rehabilitasi hutan yang telah rusak.
2. Praktik Pertanian Berkelanjutan: Mendorong praktik pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik, rotasi tanaman, dan penggunaan pupuk organik untuk mengurangi degradasi lahan.
3. Pengelolaan Air: Meningkatkan pengelolaan air limbah domestik dan industri, serta mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia untuk meningkatkan kualitas air.
4. Pengurangan Risiko Bencana: Mengimplementasikan strategi mitigasi bencana yang efektif, termasuk pemetaan risiko, penyuluhan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur tahan bencana.

2. Permasalahan dalam Perkembangan Wilayah

2.1. Ketimpangan Pembangunan

Analisis ketimpangan pembangunan antar wilayah di Bali, termasuk disparitas akses infrastruktur, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah-wilayah di Bali menghadapi disparitas dalam akses infrastruktur seperti jalan raya, listrik, air bersih, dan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Daerah pedesaan dan terpencil cenderung memiliki akses yang lebih terbatas dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Ketimpangan pendapatan antar wilayah di Bali menjadi masalah serius. Daerah-daerah pedesaan umumnya memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah daripada daerah perkotaan. Sektor pariwisata dan industri di daerah urban memberikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian di daerah pedesaan.

Ketimpangan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Masyarakat miskin di daerah pedesaan sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan sosial dan fasilitas publik.

Solusi dan Rekomendasi:

1. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan: Perlu upaya konkret untuk mengurangi deforestasi, menghentikan degradasi lahan. Dan memperbaiki kualitas air dengan mengimplementasikan praktik-praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.
2. Pembangunan Infrastruktur yang Merata: Pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Bali untuk mengurangi disparitas akses infrastruktur antar wilayah.
3. Peningkatan Pendapatan Pedesaan: Perlu upaya untuk meningkatkan pendapatan di daerah pedesaan melalui diversifikasi ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat: Program pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Ini juga dapat mengurangi ketimpangan sosial melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan akses terhadap layanan dasar.

2.2. Konflik Pemanfaatan Lahan

Konflik pemanfaatan lahan di Bali merupakan isu yang kompleks dan sering kali melibatkan berbagai kepentingan. Hal ini bertentangan antara sektor pariwisata, pertanian, dan pemukiman. Dalam tinjauan ini, akan kami identifikasi beberapa konflik yang sering muncul dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.

1. Konflik Antara Sektor Pariwisata dan Pertanian

• Persaingan untuk Lahan: Terjadi persaingan yang ketat antara sektor pariwisata yang membutuhkan lahan untuk pengembangan hotel, resor, dan atraksi wisata dengan sektor pertanian yang membutuhkan lahan untuk produksi pangan dan tanaman komersial.
• Konversi Lahan Pertanian: Konversi lahan pertanian menjadi lahan komersial pariwisata mengakibatkan penurunan lahan yang tersedia untuk pertanian. Ini juga dapat mengancam ketahanan pangan dan keberlangsungan mata pencaharian petani lokal.

2. Konflik Antara Sektor Pariwisata dan Pemukiman:

• Gentrifikasi: Pengembangan pariwisata sering kali menyebabkan gentrifikasi di kawasan pemukiman lokal. Di mana harga properti naik secara signifikan sehingga masyarakat lokal yang kurang mampu terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.
• Perubahan Sosial: Masuknya investor pariwisata sering kali mengubah struktur sosial dan budaya komunitas lokal, mengancam keberlanjutan budaya tradisional dan identitas lokal.

3. Dampak Terhadap Masyarakat Lokal:

• Kehilangan Mata Pencaharian: Konflik pemanfaatan lahan dapat menyebabkan masyarakat lokal kehilangan mata pencaharian mereka terutama petani dan nelayan yang bergantung pada lahan pertanian dan pantai untuk mencari nafkah.
• Ketidaksetaraan Akses: Pengembangan pariwisata cenderung memberikan manfaat ekonomi yang tidak merata, dengan sebagian besar keuntungan mengalir ke investor dan perusahaan besar. Sementara masyarakat lokal masih menghadapi ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

2.3. Kerusakan Lingkungan

Analisis masalah kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi, polusi air dan udara, serta perubahan iklim, beserta dampaknya dan kaitannya dengan pembangunan wilayah.

Kerusakan lingkungan di Provinsi Bali merupakan masalah serius yang mempengaruhi keberlangsungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah analisis masalah kerusakan lingkungan, beserta dampaknya dan kaitannya dengan pembangunan wilayah:

• Deforestasi di Bali telah meningkat sebagai akibat dari ekspansi pertanian, pembangunan infrastruktur, dan urbanisasi yang cepat. Kehilangan hutan menyebabkan berkurangnya habitat satwa liar, degradasi tanah, dan meningkatnya risiko bencana alam seperti tanah longsor.
• Pertumbuhan industri, transportasi, dan pariwisata di Bali menyebabkan peningkatan polusi udara dan air. Pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah. Sedangkan pencemaran air terutama berasal dari limbah industri, domestik, dan pertanian.
• Perubahan iklim di Bali terjadi sebagai dampak dari emisi gas rumah kaca global yang meningkat. Dampaknya termasuk kenaikan suhu udara, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan intensitas bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Dampak dan Kaitannya dengan Pembangunan Wilayah:

1. Gangguan terhadap Ekosistem: Kerusakan lingkungan mengganggu keseimbangan ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati, dan mengurangi produktivitas lahan yang penting untuk pertanian dan pariwisata.
2. Ancaman terhadap Kesehatan Masyarakat: Polusi udara dan air dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat, termasuk gangguan pernapasan, penyakit kulit, dan penyakit terkait air.
3. Kerentanan terhadap Bencana Alam: Perubahan iklim meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar.

3. Solusi dan Rekomendasi

3.1. Penataan Ruang yang Terintegrasi

Penguatan kebijakan penataan ruang dan zonasi yang terintegrasi untuk meminimalkan konflik pemanfaatan lahan dan merencanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Penguatan Kebijakan Penataan Ruang:

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Terpadu: Perlu penyusunan rencana tata ruang yang menyeluruh dan terpadu, mengintegrasikan kebutuhan berbagai sektor seperti pariwisata, pertanian, dan pemukiman. Rencana ini harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
2. Zonasi yang Jelas: Pentingnya penetapan zonasi yang jelas untuk berbagai kegiatan seperti kawasan pariwisata, kawasan pertanian, dan kawasan pemukiman. Hal ini akan membantu menghindari tumpang tindih kegiatan yang dapat menyebabkan konflik pemanfaatan lahan.
3. Penyusunan Peraturan Zonasi yang Ketat: Perlu adanya peraturan zonasi yang ketat yang mengatur penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi keseimbangan lingkungan dan meminimalkan konflik antar-sektor.

Merencanakan Pembangunan yang Berkelanjutan:

1. Promosi Pembangunan Berkelanjutan: Pemerintah perlu mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan memprioritaskan investasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan.
2. Pengembangan Infrastruktur Pendukung: Perlu pengembangan infrastruktur pendukung seperti transportasi dan sanitasi yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.
3. Pemberdayaan Masyarakat: Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, dapat ditingkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan meredam konflik pemanfaatan lahan.

Monitoring dan Evaluasi:

1. Pemantauan dan Evaluasi Reguler: Perlu pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi rencana tata ruang dan kebijakan zonasi untuk memastikan efektivitasnya dalam mengatasi konflik pemanfaatan lahan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
2. Keterlibatan Pihak Terkait: Melibatkan pihak terkait dalam proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ruang.

3.2. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan

Implementasi kebijakan perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan.

Kebijakan Perlindungan Lingkungan:

Kebijakan Perlindungan Lingkungan, mencakup:

1. Penegakan Hukum Lingkungan: Perlu penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lingkungan, termasuk illegal logging, pencemaran air, dan pelanggaran lainnya untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan lingkungan.
2. Pengawasan dan Monitoring Lingkungan: Penting untuk meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap kondisi lingkungan guna mendeteksi perubahan yang berpotensi merusak lingkungan.

Konservasi Sumber Daya Alam:

1. Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan: Perlunya program konservasi hutan yang berkelanjutan, termasuk penanaman kembali hutan dan pembatasan eksploitasi hutan yang berlebihan, untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem.
2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Perlu dilakukan pengelolaan sumber daya alam seperti air dan tanah secara berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian dan efisiensi penggunaan.

Pengelolaan Limbah yang Berkelanjutan:

1. Pengurangan, Pemrosesan, dan Daur Ulang Limbah: Diperlukan program untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan, meningkatkan sistem pemrosesan limbah, dan mendorong praktik daur ulang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Limbah: Pentingnya investasi dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah seperti pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah yang modern dan efisien.

Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Lingkungan:

1. Pendidikan Lingkungan: Melalui pendidikan dan sosialisasi lingkungan yang terarah, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan berperan aktif dalam perlindungan lingkungan.
2. Keterlibatan Masyarakat: Diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan penerapan praktik ramah lingkungan.

Penguatan Kerjasama dan Kolaborasi:

1. Kerjasama Antar Lembaga dan Pihak Terkait: Pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam implementasi kebijakan dan program perlindungan lingkungan.
2. Kolaborasi Internasional: Adanya kerjasama internasional dalam hal pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan di Provinsi Bali.

3.3. Pembangunan Berkelanjutan

Peningkatan program pembangunan berkelanjutan dengan memperkuat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan lingkungan, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan wilayah.

Penguatan Kesejahteraan Masyarakat:

1. Peningkatan Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan: Program pembangunan berkelanjutan harus memprioritaskan peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Diperlukan upaya untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur ekonomi lokal, pelatihan keterampilan, dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meningkatkan Ketahanan Lingkungan:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Program pembangunan harus memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk perlindungan hutan, pengelolaan air yang efisien, dan pemulihan ekosistem yang terdegradasi.
2. Penanganan Risiko Bencana: Perlu diperkuatnya upaya penanganan risiko bencana dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam. melalui penguatan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana.

Integrasi Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Wilayah:

1. Penataan Ruang yang Berkelanjutan: Perencanaan wilayah harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk penggunaan lahan yang efisien, pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan, dan pengelolaan tata air yang terintegrasi.
2. Penerapan Teknologi Hijau: Diperlukan penerapan teknologi hijau dalam pembangunan infrastruktur dan industri untuk mengurangi jejak karbon dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Peningkatan Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat:

1. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan.
2. Pemberdayaan Lokal: Perlu pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi lokal, sehingga mereka dapat menjadi bagian aktif dalam pembangunan berkelanjutan.

Monitoring dan Evaluasi:

1. Pemantauan dan Evaluasi Program: Perlu pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program pembangunan berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan dan efektivitas kebijakan yang telah diadopsi.
2. Penyesuaian dan Perbaikan: Perlu penyesuaian dan perbaikan dalam implementasi program pembangunan untuk mengoptimalkan dampak positifnya bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Kesimpulan

Kajian ini menyoroti pentingnya mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perkembangan wilayah di Provinsi Bali untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Melalui penataan ruang yang terintegrasi, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan pembangunan berkelanjutan, Bali dapat menjaga keindahan alam dan kekayaan budayanya sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.