Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali
Mari wujudkan Ruang Wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi hijau berbasis pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri kreatif dalam rangka menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dan filosofi Tri Hita Karana
Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) terus mengawal percepatan penetapan rencana tata ruang. Hingga 2 Februari 2026, koordinasi intensif terus dilakukan untuk …
Update Status RTRW dan RDTR se-Provinsi Bali Read MoreAbstrak Penelitian ini menganalisis urgensi penerapan standar penataan utilitas dan ruang bebas vertikal dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai upaya melindungi kegiatan budaya di Bali, khususnya Bade Ngaben, Ogoh-Ogoh, …
Penataan Utilitas dan Perlindungan Budaya di Bali: Integrasi Ruang Bebas Vertikal dalam RDTR sebagai Strategi Mitigasi Gangguan pada Tradisi Upacara Adat Read MoreRefleksi atas Perencanaan Spasial, Pengendalian Risiko, dan Ketahanan Lingkungan di Bali I. Pendahuluan Bencana banjir yang melanda Bali pada 9–10 September 2025 menandai titik balik penting dalam praktik penataan ruang …
Telaah Ketentuan Khusus dalam RDTR: Penguatan Zonasi Adaptif Pasca-Banjir Bali 2025 Read MoreI. Pendahuluan Peristiwa banjir besar yang melanda Bali pada 9–10 September 2025 menjadi titik balik penting dalam penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air di Pulau Dewata. Banjir ini tidak …
Pasca-Banjir Bali 2025: Reaktualisasi Pergub Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut Read More1. Pendahuluan Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal merupakan salah satu elemen penting dalam Peraturan Zonasi (PZ) yang melekat pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).Ketentuan ini memastikan bahwa setiap zona peruntukan, …
Telaahan Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (Refleksi untuk Implementasi di Provinsi Bali) Read More1. Pendahuluan Pembangunan sarana dan prasarana dasar di Bali, khususnya bangunan gedung, tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dan tata ruang, tetapi juga oleh keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan budaya …
Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Bali dan Pengaruhnya terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung Read More1. Pendahuluan Dalam rangka penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pemerintah pusat melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan, …
Kemudahan Akses Penyedia Jasa dan Bantuan Konsultansi Teknis: Strategi Percepatan Implementasi PBG–SLF di Daerah Read More1. Pendahuluan Ketentuan tata bangunan merupakan salah satu komponen penting dalam RDTR yang berfungsi menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta karakter visual kawasan.Sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Agraria dan …
Ketentuan Tata Bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR): Antara Regulasi Teknis dan Kearifan Arsitektur Lokal Bali Read More1. Pendahuluan Intensitas pemanfaatan ruang merupakan parameter utama dalam peraturan zonasi (PZ) yang mengatur seberapa padat suatu zona dapat dibangun.Ketentuan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang …
KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DAN TATA BANGUNAN DALAM RDTR Read More1. Pendahuluan Aturan dasar dalam peraturan zonasi merupakan materi wajib dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berfungsi sebagai panduan hukum dan teknis untuk pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat tapak.Ketentuan …
ATURAN DASAR PEMANFAATAN RUANG DALAM PERATURAN ZONASI (Klasifikasi ITBX dan Implikasi bagi Penataan Ruang Bali) Read More