Analisis Kebijakan dan Rencana Aksi Provinsi Bali 2026–2030 ABSTRAK Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bali masih menghadapi tantangan struktural berupa disparitas data geospasial, ego sektoral antarinstansi, ser

Penulis:Gede Ogiana, ST., MT.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi BaliJalan Beliton No 2, Dauh Puri Kangin, Kota Denpasar, 80232, IndonesiaTelp. (0361) 222883E-mail: masikianbal

Pendahuluan Di era transformasi digital dan keterbukaan informasi publik, data geospasial telah menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan, pengendalian tata ruang, dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis bu

Oleh: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali A. Pendahuluan Ruang merupakan sumber daya terbatas yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak terjadi ketidakseimbangan ant

Pendahuluan Dalam era digital dan transformasi data, pemanfaatan informasi geospasial menjadi elemen strategis dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi hukum penyelenggaraan penataan ruang dan informasi geospasial. Landasan hukum yang kuat menjadi k

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa peta dasar merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG). Peta dasar menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang terdapat di permukaan bumi,

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa Informasi Geospasial (IG) memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan bencana yang kian sering terjadi sebagai dampak dari krisis iklim. Dengan memanfaatkan data spasial