Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali

Desa Adat sebagai Pilar Tata Kelola Ruang dan Perlindungan Kawasan Suci di Bali: Integritas Regulasi, Keadilan Lingkungan, dan Kolaborasi Desa Dinas–Desa Adat

9 Februari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Percepatan pembangunan dan investasi pariwisata di Bali menimbulkan tekanan signifikan terhadap ruang hidup masyarakat, terutama pada kawasan suci, pantai, sempadan pantai, dan ruang ekologis desa. Dalam konteks ini, Desa …

Update Status RTRW dan RDTR se-Provinsi Bali

6 Februari 202612 Februari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) terus mengawal percepatan penetapan rencana tata ruang. Hingga 2 Februari 2026, koordinasi intensif terus dilakukan untuk …

Pariwisata Bali sebagai Sistem Sosial–Ekologis : Menjaga Subak, Lahan, dan Lanskap sebagai Nilai Publik Tak Tergantikan

29 Januari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Pariwisata Bali berkembang di atas fondasi sistem sosial–ekologis yang kompleks dan saling terkait, di mana alam, budaya, dan tata kelola tradisional membentuk satu kesatuan yang utuh. Artikel ini bertujuan …

Public Value Governance dalam Investasi Pariwisata Bali : Kerangka Negara dalam Menjaga Nilai Publik di Tengah Tekanan Modal Global

29 Januari 202629 Januari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Pembangunan pariwisata Bali selama beberapa dekade terakhir menunjukkan paradoks kebijakan: di satu sisi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan tekanan serius terhadap ruang, lingkungan, dan …

Keadilan Lingkungan dan Integritas Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Bali: Antara Sanksi Administratif dan Pertanggungjawaban Pidana

28 Januari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstract Kawasan konservasi di Bali memiliki nilai ekologis, sosial, dan spiritual yang strategis dalam menopang keberlanjutan pulau kecil yang rentan terhadap tekanan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran pemanfaatan ruang di …

Perlindungan Lahan Produktif dan Larangan Kepemilikan Lahan secara Nominee di Provinsi Bali: Kerangka Kebijakan Daerah untuk Kedaulatan Pangan, Keadilan Agraria, dan Ketahanan Ekologis

28 Januari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstract Lahan produktif merupakan elemen strategis dalam menopang kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi masyarakat, dan keseimbangan ekologis wilayah. Di Provinsi Bali, laju alih fungsi lahan produktif dan maraknya praktik kepemilikan lahan …

Pengawasan Investasi Berkualitas sebagai Instrumen Perlindungan Ruang Hidup dan Ekonomi Lokal di Bali

23 Januari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstract Penguatan pengawasan investasi di Provinsi Bali pada awal 2026 menandai pergeseran paradigma kebijakan dari orientasi pertumbuhan kuantitatif menuju pembangunan berbasis kualitas, budaya, dan perlindungan ruang hidup masyarakat lokal. Artikel …

Pantai dan Sempadan Pantai sebagai Ruang Suci, Publik, dan Ekologis: Kerangka Kebijakan Perlindungan Terintegrasi dalam Penataan Ruang Bali

23 Januari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstract Pantai dan sempadan pantai di Bali memiliki makna multidimensional sebagai ruang ekologis, ruang publik, dan ruang suci dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam dinamika pembangunan pariwisata, kawasan ini menghadapi tekanan …

Pelanggaran Akses Publik dalam Penataan Ruang

23 Januari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Analisis Normatif dan Kebijakan atas Penghalangan Ruang Milik Umum Abstract Pelanggaran akses publik merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak langsung pada keadilan sosial, keselamatan publik, dan keberlanjutan …

Moratorium Pembangunan sebagai Instrumen Kepemimpinan Etis dan Kebijakan Darurat Berbasis Data di Provinsi Bali

22 Januari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstract Moratorium pembangunan di Provinsi Bali merupakan kebijakan darurat yang diambil untuk merespons kejenuhan pembangunan, degradasi lingkungan, dan tekanan sosial akibat overtourism. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi moratorium berbasis data …