Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Di Provinsi Bali, seperti halnya di banyak daerah lain di Indonesia, pembahasan Raperda) tentang RTRW Kabupaten/Kota menjadi fokus utama dalam upaya pengaturan tata ruang yang berkelanjutan dan terencana. Dalam proses pembahasan Raperda tersebut, terdapat indikator-indikator yang menjadi pijakan penting untuk memastikan kesesuaian, konsistensi, dan keberlanjutan rencana tata ruang tersebut.
Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan
Salah satu indikator utama pembahasan Raperda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah kesesuaian muatan Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pelaksanaannya, serta regulasi-regulasi terkait lainnya. Kesesuaian ini penting untuk memastikan bahwa rencana tata ruang yang disusun memenuhi standar hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan regulasi nasional maupun regional.
Konsistensi antara Batang Tubuh Raperda dengan Lampiran
Indikator selanjutnya adalah konsistensi muatan Raperda antara batang tubuh Raperda dengan lampiran Raperda. Batang tubuh Raperda berisi pokok-pokok pikiran dan prinsip-prinsip utama dari RTRW, sementara lampiran Raperda berisi informasi teknis dan detail. Contohnya seperti peta wilayah, analisis kondisi eksisting, dan gambaran perkembangan wilayah. Penting untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam lampiran sesuai dan konsisten dengan isi yang terdapat dalam batang tubuh Raperda. Ini bertujuan agar tidak terjadi inkonsistensi atau ketidaksesuaian antara keduanya.
Kesesuaian dengan Muatan Strategis Rencana Tata Ruang
Indikator berikutnya adalah kesesuaian muatan Raperda dengan muatan strategis Rencana Tata Ruang. Muatan strategis ini mencakup visi, misi, tujuan, serta arah kebijakan pembangunan wilayah yang telah tertuang dalam RTRW. Raperda harus mencerminkan secara konsisten muatan strategis tersebut dalam setiap detailnya, sehingga penyusunan rencana tata ruang memiliki arah yang jelas dan terarah dalam mencapai visi dan tujuan pembangunan wilayah.
Kesesuaian dengan Pedoman Penyusunan
Indikator terakhir adalah kesesuaian muatan Raperda dengan pedoman penyusunan yang telah ditetapkan. Pedoman penyusunan RTRW mengatur prosedur, metodologi, dan standar yang harus terpenuhi dalam penyusunan Raperda. Kesesuaian dengan pedoman penyusunan ini penting untuk memastikan bahwa proses penyusunan Raperda telah sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan tata ruang yang baik dan benar.
Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dapat tercipta rencana tata ruang yang kokoh, berkelanjutan, dan mampu memberikan arah yang jelas dalam pembangunan wilayah ke depan. Dengan demikian, Provinsi Bali dapat mengembangkan potensi wilayahnya secara optimal. Selain itu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
