Kearifan Lokal Bali Archives – Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali

Implementasi Kebijakan Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai di Bali: Pendekatan Tata Kelola Kolaboratif Berbasis Kearifan Lokal dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026

11 Maret 202611 Maret 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstract Wilayah pesisir Bali memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai ruang ekologis dan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sakral yang terkait erat dengan praktik keagamaan dan budaya masyarakat. Terbitnya Peraturan …

Lontar Asta Bumi dan Rekonsiliasi Tata Ruang Bali: Kualitas Tanah, Sikut Tradisional, dan Knowledge Governance dalam Standar Teknis Modern

19 Februari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Lontar Asta Bumi merupakan salah satu sumber pengetahuan tradisional Bali yang mengatur tata cara pemilihan lahan, pengukuran ruang, serta zonasi pemukiman berbasis kosmologi dan etika ruang. Dalam konteks pembangunan …

Desa Adat sebagai Pilar Tata Kelola Ruang dan Perlindungan Kawasan Suci di Bali: Integritas Regulasi, Keadilan Lingkungan, dan Kolaborasi Desa Dinas–Desa Adat

9 Februari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Percepatan pembangunan dan investasi pariwisata di Bali menimbulkan tekanan signifikan terhadap ruang hidup masyarakat, terutama pada kawasan suci, pantai, sempadan pantai, dan ruang ekologis desa. Dalam konteks ini, Desa …

Pariwisata Bali sebagai Sistem Sosial–Ekologis : Menjaga Subak, Lahan, dan Lanskap sebagai Nilai Publik Tak Tergantikan

29 Januari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Pariwisata Bali berkembang di atas fondasi sistem sosial–ekologis yang kompleks dan saling terkait, di mana alam, budaya, dan tata kelola tradisional membentuk satu kesatuan yang utuh. Artikel ini bertujuan …

Public Value Governance dalam Investasi Pariwisata Bali : Kerangka Negara dalam Menjaga Nilai Publik di Tengah Tekanan Modal Global

29 Januari 202629 Januari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Pembangunan pariwisata Bali selama beberapa dekade terakhir menunjukkan paradoks kebijakan: di satu sisi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan tekanan serius terhadap ruang, lingkungan, dan …

Pantai dan Sempadan Pantai sebagai Ruang Suci, Publik, dan Ekologis: Kerangka Kebijakan Perlindungan Terintegrasi dalam Penataan Ruang Bali

23 Januari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstract Pantai dan sempadan pantai di Bali memiliki makna multidimensional sebagai ruang ekologis, ruang publik, dan ruang suci dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam dinamika pembangunan pariwisata, kawasan ini menghadapi tekanan …

Pelanggaran Akses Publik dalam Penataan Ruang

23 Januari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Analisis Normatif dan Kebijakan atas Penghalangan Ruang Milik Umum Abstract Pelanggaran akses publik merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak langsung pada keadilan sosial, keselamatan publik, dan keberlanjutan …

Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Smart Governance Penataan Ruang Berbasis Nilai Lokal Bali

17 Januari 202617 Januari 2026 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Transformasi tata kelola penataan ruang di Provinsi Bali menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatnya risiko bencana dan konflik sosial-lingkungan. Reformasi Birokrasi (RB) yang …

Penataan Ruang sebagai Penjagaan Tatanan Kosmos: Telaah Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UU Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan dalam Konteks Bali

19 Desember 2025 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan menegaskan pergeseran paradigma pembangunan pariwisata nasional menuju pendekatan berkelanjutan, berbasis budaya, dan berorientasi pada pelindungan ruang hidup masyarakat lokal. Di Provinsi Bali, …

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEPARIWISATAAN TERHADAP PENATAAN RUANG DI PROVINSI BALI: TELA AH TEKNOKRATIK, YURIDIS, SOSIOLOGIS, DAN FILOSOFIS

19 Desember 202519 Desember 2025 - by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang telah diundangkan 29 Oktober 2025 menandai pergeseran paradigma pengelolaan pariwisata nasional menuju …

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini: