Mewujudkan Tujuan Pembangunan Bali Berbasis Prinsip Trisakti Bung Karno: Pilar Kedaulatan, Kemandirian, dan Kepribadian dalam Kebudayaan

Executive Summary

Tujuan pembangunan Bali lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian Trisakti Bung Karno, yang terdiri dari: (1) berdaulat secara politik, (2) berdikari secara ekonomi, dan (3) berkepribadian dalam kebudayaan. Melalui pendekatan ini, pembangunan Bali tidak hanya mengejar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai lokal, spiritualitas, dan kearifan budaya Bali sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan dan bermartabat. Kebijakan ini mendukung visi Indonesia Emas 2045 dari akar lokal Bali.

Pendahuluan

Pembangunan Bali dihadapkan pada tantangan globalisasi, tekanan ekonomi, dan degradasi lingkungan serta budaya. Dalam situasi ini, pendekatan Trisakti Bung Karno menjadi relevan dan kontekstual untuk membangun Bali yang kuat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan unggul dalam budaya.

Deskripsi Masalah

  1. Keterdesakan Tata Kelola Politik Lokal
    Pengaruh eksternal dan sentralisasi masih membatasi ruang gerak pengambilan keputusan berbasis nilai lokal Bali.
  2. Ketergantungan Ekonomi pada Pariwisata Konvensional
    Struktur ekonomi Bali masih rentan terhadap fluktuasi global karena dominasi sektor pariwisata tanpa diversifikasi yang memadai.
  3. Kebudayaan Terancam Komersialisasi
    Budaya Bali rentan mengalami degradasi makna akibat eksploitasi simbolik dalam sektor pariwisata dan modernisasi yang tidak terarah.

Arah Kebijakan & Strategi Pembangunan

  1. Berdaulat Secara Politik (Bhuwana Paraga)
  • Memperkuat kapasitas desa adat, desa dinas, dan lembaga lokal untuk menjadi pengambil keputusan utama dalam tata kelola wilayah dan masyarakat.
  • Mendorong revitalisasi nilai manawa-madawa sebagai prinsip dasar kepemimpinan dan pelayanan publik di Bali.
  • Menjamin ruang partisipasi masyarakat adat dan kelompok marjinal dalam proses perencanaan dan pembangunan.

2. BerdikariĀ  Secara Ekonomi (Bhuwana Desa)

  • Mendorong pertanian organik, industri kreatif, dan ekonomi digital berbasis desa sebagai pilar ekonomi baru Bali.
  • Mengembangkan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau berbasis kearifan lokal untuk memanfaatkan kekayaan laut dan hutan secara berkelanjutan.
  • Membangun sistem logistik dan distribusi lokal yang memperkuat ekosistem usaha mikro dan komunita.

3. Berkepribadian dalam Kebudayaan (Bhuwana Citta)

  • Menjadikan budaya Bali bukan hanya sebagai objek wisata, tetapi sumber nilai dan panduan kehidupan sosial.
  • Mengarusutamakan pendidikan berbasis budaya lokal Bali (tatwa, susila, upacara) di semua jenjang pendidikan.
  • Menetapkan skema insentif bagi seniman, pekerja budaya, dan komunitas adat sebagai penjaga nilai dan tradisi.

Rekomendasi Kebijakan

  1. Peraturan Daerah tentang Kedaulatan Politik dan Ekonomi Desa
    Mendorong perda baru yang menjamin otonomi desa berbasis nilai adat dan budaya Bali.
  2. Dana Khusus Pembangunan Ekonomi Lokal
    Menyediakan skema pembiayaan untuk sektor strategis non-pariwisata, seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan.
  3. Pelindungan Hukum dan Ekosistem Kebudayaan Bali
    Menyusun sistem pelindungan warisan budaya, ekspresi seni, dan lanskap spiritual Bali agar tidak terkomersialisasi berlebihan.

Penutup

Melalui implementasi prinsip Trisakti, Bali dapat membangun fondasi pembangunan yang kokoh dan tahan krisis. Kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan akan menjadikan Bali sebagai contoh pembangunan berbasis nilai lokal yang relevan di tingkat global.

About tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

View all posts by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN →