Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali
Mari wujudkan Ruang Wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi hijau berbasis pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri kreatif dalam rangka menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dan filosofi Tri Hita Karana
merupakan karangan faktual secara lengkap terkait penataan ruang dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak (melalui koran, majalah, buletin, dsb) dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur.
1. Pendahuluan Kawasan Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan (Sarbagita) merupakan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pariwisata di Provinsi Bali. Dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan tekanan ruang yang …
Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kawasan Perkotaan Sarbagita: Fondasi Hidrologis bagi Ketahanan Ruang Bali Read MorePendahuluan Ruang hidup adalah wadah seluruh aktivitas manusia dan ekosistem yang harus dikelola secara berkelanjutan, adil, dan berkeadilan sosial. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa tanpa penataan ruang yang jelas dan konsisten, …
AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Read MorePendahuluan Sinkronisasi RTRW Provinsi Bali dengan kebijakan sektoral tidak akan efektif tanpa rencana aksi implementasi yang terstruktur dan mekanisme evaluasi yang terukur.Sebagai lembaga teknis yang membidangi penataan ruang, Dinas PUPRKIM …
Rencana Aksi Implementasi dan Mekanisme Evaluasi Sinkronisasi RTRW–Sektor di Bali Read MorePendahuluan Sinkronisasi implementasi peraturan sektoral dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023–2043, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023, merupakan langkah strategis dalam …
Sinkronisasi Implementasi Peraturan Sektoral dengan RTRW Provinsi Bali 2023–2043 Menuju Harmonisasi Kebijakan Ruang, Ekologi, dan Adat Bali Era Baru Read MorePendahuluan Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang berfungsi mengatur, mengarahkan, dan menyeimbangkan kepentingan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam bidang penataan ruang, regulasi menjadi sarana untuk mengendalikan perilaku manusia terhadap …
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKTORAL TERKAIT BIDANG PENATAAN RUANG Integrasi Regulasi Spasial dalam Kerangka Omnibus Law dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Read MorePendahuluan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan proses teknokratik sekaligus kebijakan spasial yang memerlukan pengolahan data dan analisis komprehensif terhadap aspek fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, serta kelembagaan.Dalam konteks Bali, …
Pengolahan Data dan Analisis dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bali (Berdasarkan Lampiran IV.1 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021) Read MorePendahuluan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan tahapan strategis dalam penataan ruang wilayah yang menjembatani arah kebijakan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke implementasi di tingkat tapak. Dalam …
Analisis Struktur Internal Wilayah Perencanaan (WP) dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bali (Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021) Read MorePendahuluan Dalam era digital dan transformasi data, pemanfaatan informasi geospasial menjadi elemen strategis dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya alam. Informasi geospasial disusun berdasarkan …
Format Data Spasial dalam Pengelolaan Informasi Geospasial Read MorePendahuluan Bali sebagai sebuah pulau yang memiliki identitas kultural yang kuat, pada hakikatnya tumbuh dari nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kesadaran spiritual yang menjiwai kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks pembangunan modern, …
Analisis Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Masyarakat di Bali (Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) Read MoreRencana Aksi Kebijakan dan Model Evaluasi Pasca-Banjir Peristiwa banjir besar Bali 2025 harus menjadi momentum pembelajaran untuk memperkuat sistem tata ruang yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim. Berdasarkan hasil …
Analisis Kawasan dan Wilayah Perencanaan Bali: Pembelajaran Pasca Banjir 9–10 September 2025 (lanjutan – bagian rencana aksi kebijakan dan model evaluasi pasca-banjir) Read More