Artikel

merupakan karangan faktual secara lengkap terkait penataan ruang dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak (melalui koran, majalah, buletin, dsb) dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur.

Artikel / Informasi Penataan Ruang / Kearifan Lokal Bali / MaSIKIAN

Pantai dan Sempadan Pantai sebagai Ruang Suci, Publik, dan Ekologis: Kerangka Kebijakan Perlindungan Terintegrasi dalam Penataan Ruang Bali

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstract Pantai dan sempadan pantai di Bali memiliki makna multidimensional sebagai ruang ekologis, ruang publik, dan ruang suci dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam dinamika pembangunan pariwisata, kawasan ini menghadapi tekanan …

Pantai dan Sempadan Pantai sebagai Ruang Suci, Publik, dan Ekologis: Kerangka Kebijakan Perlindungan Terintegrasi dalam Penataan Ruang Bali Read More
Artikel / Informasi Penataan Ruang / Kearifan Lokal Bali / MaSIKIAN

Pelanggaran Akses Publik dalam Penataan Ruang

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Analisis Normatif dan Kebijakan atas Penghalangan Ruang Milik Umum Abstract Pelanggaran akses publik merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak langsung pada keadilan sosial, keselamatan publik, dan keberlanjutan …

Pelanggaran Akses Publik dalam Penataan Ruang Read More
Artikel / Informasi Geospasial / Informasi Penataan Ruang / MaSIKIAN

Moratorium Pembangunan sebagai Instrumen Kepemimpinan Etis dan Kebijakan Darurat Berbasis Data di Provinsi Bali

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstract Moratorium pembangunan di Provinsi Bali merupakan kebijakan darurat yang diambil untuk merespons kejenuhan pembangunan, degradasi lingkungan, dan tekanan sosial akibat overtourism. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi moratorium berbasis data …

Moratorium Pembangunan sebagai Instrumen Kepemimpinan Etis dan Kebijakan Darurat Berbasis Data di Provinsi Bali Read More
Artikel / Informasi Penataan Ruang / Kearifan Lokal Bali / MaSIKIAN

Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Smart Governance Penataan Ruang Berbasis Nilai Lokal Bali

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Transformasi tata kelola penataan ruang di Provinsi Bali menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatnya risiko bencana dan konflik sosial-lingkungan. Reformasi Birokrasi (RB) yang …

Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Smart Governance Penataan Ruang Berbasis Nilai Lokal Bali Read More
Artikel / Informasi Geospasial / Informasi Penataan Ruang / MaSIKIAN

INTEGRASI SIMOJANG DALAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Analisis Kebijakan dan Rencana Aksi Provinsi Bali 2026–2030 ABSTRAK Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bali masih menghadapi tantangan struktural berupa disparitas data geospasial, ego sektoral antarinstansi, serta ketimpangan kapasitas kelembagaan. …

INTEGRASI SIMOJANG DALAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH Read More
Artikel / Informasi Geospasial / Informasi Penataan Ruang / MaSIKIAN

Sinergi Standar Data Geospasial: Analisis Komparatif Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dan Basis Data Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

AbstrakPenyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia memerlukan standarisasi untuk mencapai interoperabilitas data yang optimal. Artikel ini membahas perbedaan fundamental antara Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial …

Sinergi Standar Data Geospasial: Analisis Komparatif Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dan Basis Data Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 Read More
Artikel / Informasi Penataan Ruang / MaSIKIAN

ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2025: EVALUASI MULTIDIMENSI DAN PROYEK PERUBAHAN BALI 2026

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

ABSTRAK Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan membawa perubahan mendasar dalam tata kelola penataan ruang di Indonesia, khususnya di …

ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2025: EVALUASI MULTIDIMENSI DAN PROYEK PERUBAHAN BALI 2026 Read More
Artikel / Informasi Penataan Ruang / MaSIKIAN

TRANSFORMASI RISET TATA RUANG DARI DOKUMEN STATIS MENUJU IMPLEMENTASI DINAMIS: REFLEKSI AWAL TAHUN 2026 DI PROVINSI BALI

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

ABSTRAK Memasuki awal tahun 2026, tantangan utama pembangunan daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, tidak terletak pada kekurangan kajian teknis, melainkan pada rendahnya tingkat hilirisasi riset tata ruang ke …

TRANSFORMASI RISET TATA RUANG DARI DOKUMEN STATIS MENUJU IMPLEMENTASI DINAMIS: REFLEKSI AWAL TAHUN 2026 DI PROVINSI BALI Read More
Artikel / Informasi Penataan Ruang / MaSIKIAN

ANALISIS DISFUNGSI DRAINASE PERKOTAAN SARBAGITA: EVALUASI PENYEBAB TRANSFORMASI JALAN RAYA MENJADI JALUR ALIRAN AIR (RUN-OFF) PADA TAHUN 2025

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

Abstrak Wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) menghadapi krisis banjir pada tahun 2025 yang ditandai dengan fenomena “jalan menjadi sungai”. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kegagalan sistem drainase dalam menangani curah …

ANALISIS DISFUNGSI DRAINASE PERKOTAAN SARBAGITA: EVALUASI PENYEBAB TRANSFORMASI JALAN RAYA MENJADI JALUR ALIRAN AIR (RUN-OFF) PADA TAHUN 2025 Read More
Artikel / Informasi Penataan Ruang / Kearifan Lokal Bali / MaSIKIAN

Penataan Ruang sebagai Penjagaan Tatanan Kosmos: Telaah Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UU Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan dalam Konteks Bali

- by tarubali PUPRKIM Prov. Bali MaSIKIAN

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan menegaskan pergeseran paradigma pembangunan pariwisata nasional menuju pendekatan berkelanjutan, berbasis budaya, dan berorientasi pada pelindungan ruang hidup masyarakat lokal. Di Provinsi Bali, …

Penataan Ruang sebagai Penjagaan Tatanan Kosmos: Telaah Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UU Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan dalam Konteks Bali Read More