Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali
Mari wujudkan Ruang Wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi hijau berbasis pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri kreatif dalam rangka menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dan filosofi Tri Hita Karana
1. Pendahuluan Intensitas pemanfaatan ruang merupakan parameter utama dalam peraturan zonasi (PZ) yang mengatur seberapa padat suatu zona dapat dibangun.Ketentuan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang …
KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DAN TATA BANGUNAN DALAM RDTR Read More1. Pendahuluan Aturan dasar dalam peraturan zonasi merupakan materi wajib dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berfungsi sebagai panduan hukum dan teknis untuk pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat tapak.Ketentuan …
ATURAN DASAR PEMANFAATAN RUANG DALAM PERATURAN ZONASI (Klasifikasi ITBX dan Implikasi bagi Penataan Ruang Bali) Read More1. Pendahuluan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan dokumen operasional yang menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota secara lebih rinci dan spasial. RDTR disusun untuk mengatur arah pembangunan, pemanfaatan …
MUATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR): INSTRUMEN STRATEGIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Read More1. Pengantar Peraturan Zonasi (PZ) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem penataan ruang yang berfungsi mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021, PZ …
MENGENAL PERATURAN ZONASI Read MoreAbstrak Konsep kemampuan lahan (land capability) merupakan dasar dalam penilaian daya dukung fisik suatu wilayah untuk berbagai peruntukan ruang, baik pertanian maupun non-pertanian. Dalam konteks perencanaan tata ruang, kemampuan lahan …
Konsep Kemampuan Lahan: Dasar Evaluasi Spasial untuk Penataan Ruang dan Pengelolaan Wilayah Berkelanjutan Read More1. Pendahuluan Peristiwa banjir besar Bali pada 9–10 September 2025 di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) bukan hanya bencana hidrologis, melainkan juga bencana tata ruang dan moral ekologis.Banjir ini …
Evaluasi dan Refleksi Penataan Ruang dan Pengelolaan Wilayah Sungai Pasca Banjir Bali 10 September 2025 Read More1. Pendahuluan Kawasan Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan (Sarbagita) merupakan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pariwisata di Provinsi Bali. Dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan tekanan ruang yang …
Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kawasan Perkotaan Sarbagita: Fondasi Hidrologis bagi Ketahanan Ruang Bali Read MorePendahuluan Ruang hidup adalah wadah seluruh aktivitas manusia dan ekosistem yang harus dikelola secara berkelanjutan, adil, dan berkeadilan sosial. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa tanpa penataan ruang yang jelas dan konsisten, …
AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Read MorePendahuluan Sinkronisasi RTRW Provinsi Bali dengan kebijakan sektoral tidak akan efektif tanpa rencana aksi implementasi yang terstruktur dan mekanisme evaluasi yang terukur.Sebagai lembaga teknis yang membidangi penataan ruang, Dinas PUPRKIM …
Rencana Aksi Implementasi dan Mekanisme Evaluasi Sinkronisasi RTRW–Sektor di Bali Read MorePendahuluan Sinkronisasi implementasi peraturan sektoral dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023–2043, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023, merupakan langkah strategis dalam …
Sinkronisasi Implementasi Peraturan Sektoral dengan RTRW Provinsi Bali 2023–2043 Menuju Harmonisasi Kebijakan Ruang, Ekologi, dan Adat Bali Era Baru Read More