Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali
Mari wujudkan Ruang Wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi hijau berbasis pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri kreatif dalam rangka menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dan filosofi Tri Hita Karana
Abstrak Transformasi tata kelola penataan ruang di Provinsi Bali menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatnya risiko bencana dan konflik sosial-lingkungan. Reformasi Birokrasi (RB) yang …
Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Smart Governance Penataan Ruang Berbasis Nilai Lokal Bali Read MoreAnalisis Kebijakan dan Rencana Aksi Provinsi Bali 2026–2030 ABSTRAK Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bali masih menghadapi tantangan struktural berupa disparitas data geospasial, ego sektoral antarinstansi, serta ketimpangan kapasitas kelembagaan. …
INTEGRASI SIMOJANG DALAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH Read MoreAbstrakPenyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia memerlukan standarisasi untuk mencapai interoperabilitas data yang optimal. Artikel ini membahas perbedaan fundamental antara Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial …
Sinergi Standar Data Geospasial: Analisis Komparatif Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dan Basis Data Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 Read MoreABSTRAK Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan membawa perubahan mendasar dalam tata kelola penataan ruang di Indonesia, khususnya di …
ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2025: EVALUASI MULTIDIMENSI DAN PROYEK PERUBAHAN BALI 2026 Read MoreABSTRAK Memasuki awal tahun 2026, tantangan utama pembangunan daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, tidak terletak pada kekurangan kajian teknis, melainkan pada rendahnya tingkat hilirisasi riset tata ruang ke …
TRANSFORMASI RISET TATA RUANG DARI DOKUMEN STATIS MENUJU IMPLEMENTASI DINAMIS: REFLEKSI AWAL TAHUN 2026 DI PROVINSI BALI Read MoreAbstrak Wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) menghadapi krisis banjir pada tahun 2025 yang ditandai dengan fenomena “jalan menjadi sungai”. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kegagalan sistem drainase dalam menangani curah …
ANALISIS DISFUNGSI DRAINASE PERKOTAAN SARBAGITA: EVALUASI PENYEBAB TRANSFORMASI JALAN RAYA MENJADI JALUR ALIRAN AIR (RUN-OFF) PADA TAHUN 2025 Read MoreABSTRAK Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan menegaskan pergeseran paradigma pembangunan pariwisata nasional menuju pendekatan berkelanjutan, berbasis budaya, dan berorientasi pada pelindungan ruang hidup masyarakat lokal. Di Provinsi Bali, …
Penataan Ruang sebagai Penjagaan Tatanan Kosmos: Telaah Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UU Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan dalam Konteks Bali Read MoreAbstrak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang telah diundangkan 29 Oktober 2025 menandai pergeseran paradigma pengelolaan pariwisata nasional menuju …
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEPARIWISATAAN TERHADAP PENATAAN RUANG DI PROVINSI BALI: TELA AH TEKNOKRATIK, YURIDIS, SOSIOLOGIS, DAN FILOSOFIS Read MoreAbstrak Lanskap Subak Bali telah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2012 sebagai Warisan Budaya Dunia dengan nama Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the …
Lanskap Subak Bali sebagai Warisan Budaya Dunia dan Kawasan Strategis Nasional: Telaah Tekno-Akademis Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis dalam Implementasi RTR KSN Read MoreAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif Instruksi Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Toko Modern Berjejaring sebagai instrumen kebijakan daerah dalam mengendalikan ekspansi …
Analisis Teknokratik Moratorium Izin Toko Modern Berjejaring di Provinsi Bali: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis terhadap INGUB Nomor 6 Tahun 2025 Read More